Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengecam keras serangan yang dilancarkan kelompok Houthi ke Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi. Serangan tersebut dilaporkan menelan korban jiwa dan menimbulkan keprihatinan mendalam.
“Kita tentu merasa prihatin atas insiden serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Kita mengutuk keras perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu,” kata Sukamta kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).
Menyikapi insiden tersebut, Sukamta meminta agar pemerintah Indonesia, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh, terus memantau kondisi seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Arab Saudi. Pemantauan ini mencakup jemaah umrah dan pekerja migran Indonesia (PMI) yang mungkin terdampak langsung maupun tidak langsung oleh serangan tersebut.
Sukamta mengapresiasi langkah awal yang telah diambil oleh KBRI Riyadh dalam melakukan penelusuran kondisi WNI. Upaya ini dilakukan melalui berbagai jalur komunikasi, termasuk melalui jaringan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang bertugas di berbagai rumah sakit di Riyadh, serta komunitas WNI yang bekerja di maskapai Flynas di Terminal 3 Bandara King Khalid.
“Kami berharap, pihak KBRI Riyadh terus melakukan pemantauan terhadap kondisi WNI di Arab Saudi, termasuk para jemaah umrah Indonesia yang mungkin terdampak akibat peristiwa ini,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Lebih lanjut, Sukamta menyoroti potensi dampak gangguan penerbangan terhadap kelancaran ibadah umrah bagi jemaah Indonesia. Ia meminta pemerintah, melalui kementerian dan lembaga terkait, untuk segera memfasilitasi para jemaah yang batal berangkat akibat penutupan bandara tersebut.
“Imbauan tersebut penting, tetapi perlu diikuti langkah yang lebih terkoordinasi. Termasuk agar pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait memfasilitasi jemaah Indonesia yang gagal berangkat umrah karena penutupan Bandara Riyadh,” tuturnya.
Sukamta memberikan contoh nyata mengenai calon jemaah umrah yang terpaksa tertahan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, pada Senin (12/10), akibat situasi yang terjadi di Riyadh.
Ia menekankan bahwa situasi keamanan yang dipicu oleh serangan tersebut menggarisbawahi pentingnya kesiapsiagaan dalam setiap perjalanan ibadah lintas negara. Sukamta mengimbau pemerintah untuk mempertimbangkan secara serius kebutuhan jemaah yang terdampak, terutama jika gangguan penerbangan tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama.
“Termasuk dukungan bagi jemaah tertahan, kelompok rentan, lansia, dan mereka yang memiliki kebutuhan kesehatan khusus,” katanya.
Sukamta juga menyatakan bahwa Komisi I DPR akan secara aktif mengawasi kesiapan diplomasi dan layanan konsuler yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu), KBRI Riyadh, dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah. Ia meminta agar perwakilan Indonesia di Arab Saudi memiliki mekanisme respons yang jelas dan efektif bagi WNI yang membutuhkan informasi, pendampingan, atau bantuan darurat.
“Perwakilan Indonesia perlu memiliki mekanisme respons yang jelas bagi WNI yang membutuhkan informasi, pendampingan, atau bantuan darurat,” ujarnya.
Terakhir, Sukamta meminta pemerintah untuk menetapkan indikator evaluasi layanan yang terukur. Indikator ini mencakup kecepatan penyampaian informasi, kepastian pendataan jemaah umrah dan PMI, akses terhadap layanan yang dibutuhkan, hingga efektivitas penyelesaian pengaduan.
“Dengan ukuran yang jelas, koordinasi lintas lembaga benar-benar berjalan atau masih menyisakan celah yang menyulitkan WNI. Kami percaya perwakilan Indonesia di Arab Saudi akan memberikan layanan yang maksimal,” katanya.