Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyatakan bahwa digitalisasi bantuan sosial (bansos) melalui portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) merupakan langkah krusial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan tepat sasaran kepada penerima manfaat yang seharusnya.
Transformasi ini mencakup keterbukaan data, pemutakhiran identitas penerima manfaat menggunakan teknologi biometrik, serta penguatan kolaborasi antara berbagai kementerian dan lembaga. Gus Ipul menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi rencana peluncuran nasional digitalisasi Perlinsos di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Jakarta. Rapat ini dipimpin oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan dan dihadiri oleh sejumlah menteri serta kepala badan terkait.
Menurut Gus Ipul, perubahan mendasar dalam transformasi data ini adalah peralihan dari sistem yang sebelumnya tertutup menjadi sistem yang terbuka. Ia menilai keterbukaan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk memantau, mencermati, dan menyampaikan masukan terkait data penerima bantuan. “Dari tertutup menjadi terbuka, itu yang paling istimewa sebenarnya dari proses ini,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2026).
Ia menjelaskan bahwa keterbukaan tersebut merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola data yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut mengawasi kualitas data, termasuk memberikan masukan atau sanggahan jika ditemukan ketidaksesuaian di lapangan.
Gus Ipul menambahkan bahwa selain keterbukaan, transformasi juga dilakukan melalui registrasi ulang seluruh penerima manfaat dengan memperkuat proses verifikasi identitas. Sebelumnya, pendataan mengandalkan prinsip ‘by name by address’ atau berdasarkan nama dan alamat. Namun, melalui digitalisasi yang kini sedang dijalankan pemerintah, sistem tersebut diperkaya dengan teknologi biometrik melalui pengenalan wajah atau ‘face recognition’.
Gus Ipul menilai penambahan verifikasi biometrik menjadi perubahan penting untuk memastikan bantuan diterima oleh individu yang benar-benar terdaftar sebagai penerima manfaat. Ia mengungkapkan bahwa dalam sistem sebelumnya, masih ada kemungkinan bantuan tidak tepat sasaran. “Kalau dulu kita gagah dengan by name by address, sekarang ditambah biometrik, face recognition. Ini jadi revolusi, karena dulu bisa jadi kita kirim (bantuan ke) orang sesuai by name by address, tapi yang terima cucunya, yang terima anaknya, tapi sekarang enggak bisa. Ini yang terbaru,” jelas Gus Ipul.
Meskipun demikian, ia menekankan bahwa penguatan sistem harus berjalan seiring dengan sosialisasi yang berkelanjutan. Pemahaman masyarakat mengenai perubahan mekanisme pendataan, keterbukaan data, serta proses verifikasi penerima manfaat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif. Selain itu, penguatan keamanan data juga menjadi perhatian penting seiring dengan semakin terintegrasinya sistem dan meningkatnya akses terhadap data. Gus Ipul menegaskan bahwa keterbukaan informasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan data serta penguatan keamanan sistem. “Memang sosialisasi ini harus kita teruskan sambil memperkuat sistem kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengapresiasi kerja sama antar kementerian dan lembaga dalam mendukung integrasi data melalui digitalisasi Perlinsos. Menurutnya, keterhubungan data lintas instansi menjadi fondasi penting untuk memperkuat kualitas informasi yang digunakan dalam penetapan sasaran program. “Hari ini, lewat Perlinsos ini, data kita makin kuat. Dan yang penting yang harus dicatat, ini seluruh kementerian kerja sama dan saling terbuka. Ini pertama kali juga duduk seperti ini, itu baru pertama kali, Pak Luhut, data-data terhubung,” pungkas Gus Ipul.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.