JAKARTA – Jagat maya kembali dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan seorang warga negara asing (WNA) membuang sampah ke sungai. Kejadian ini mendapat sorotan tajam dari Ketua Satgas Sampah, Zulkifli Hasan.
Melalui program #ZulhasBikinJelas, Zulkifli Hasan memberikan respons tegas terkait insiden tersebut. Ia menilai aksi yang terekam dalam video itu sangat tidak bertanggung jawab dan menjadi tamparan keras bagi kebiasaan sebagian masyarakat Indonesia.
“Coba bayang betapa tidak bertanggung jawabnya kan. Kita kan tidak sadar ya. Coba kalau kita nonton orang buang sampah betapa kita itu melihat tidak bertanggung jawab,” tegas Zulkifli Hasan.
Ia menyoroti kebiasaan buruk masyarakat yang kerap menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan akhir. Padahal, ekosistem sungai sangat krusial bagi kehidupan warga sekitar. “Karena kadang sungai itu kita bikin belakang kita, segala comberan segala sampah kita buang di situ. Betapa kita tidak bertanggung jawab. Nah ini yang harus kita rubah,” tambahnya.
Untuk mengatasi krisis sampah, penanganan kini disasar secara masif mulai dari tingkat menengah. Edukasi dan kedisiplinan pemilahan sampah diwajibkan dari lingkup perkantoran, pasar, sekolah, mal, rumah sakit, hingga rumah tangga. Kunci utamanya adalah memisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari sumbernya.
Sampah organik diharapkan dapat diselesaikan di tempat, sedangkan sampah anorganik didaur ulang menjadi energi bernilai ekonomis. Pemerintah juga bergerak cepat mengatasi 24 hingga 30 titik darurat sampah berskala raksasa. Area pembuangan terbuka (open pit) seperti Bantar Gebang ditargetkan tuntas dalam dua tahun.
Tumpukan sampah tersebut akan diubah menjadi sumber listrik melalui fasilitas pengolahan energi modern. Proyek di Bekasi misalnya, dirancang mampu mengolah 1.500 ton sampah per hari untuk mengaliri listrik bagi 100.000 rumah.
Agar strategi ini berjalan mulus, Pemerintah Pusat terus berkoordinasi dan mendorong jajaran Pemerintah Daerah (Pemda). Zulkifli Hasan menyiapkan skema hukuman dan hadiah (stick and carrot) bagi para kepala daerah. Pemda yang berhasil mengelola sampah dengan baik akan mendapat subsidi pendanaan dari pusat. Sebaliknya, kepala daerah yang masih membiarkan pembuangan sampah terbuka bisa dijerat sanksi pidana penjara.
Zulkifli Hasan mengaku tidak segan turun tangan langsung jika ada Pemda yang lamban atau menghambat. “Kalau menghambat pemda saya datangin, apa boleh buat. Risiko jabatan,” pungkasnya.