Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP), Tito Karnavian, menyoroti tantangan konektivitas di Krayan, Kalimantan Utara. Saat ini, masyarakat di wilayah tersebut masih sangat bergantung pada transportasi udara dan jalur sungai untuk aktivitas sehari-hari serta distribusi barang, yang seringkali memakan waktu berhari-hari.
“Mereka melalui jalur seperti ke Krayan yang harus melalui jalan udara atau jalan sungai sampai berhari-hari. Hal ini membuat kita prihatin,” ujar Tito dalam keterangan tertulis pada Rabu (7/10/2026), setelah Rapat Koordinasi dengan Bupati Malinau di Kantor Bupati Malinau pada Selasa (6/10).
Tito, yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri RI, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk meningkatkan konektivitas guna mempermudah mobilitas masyarakat dan logistik. Kedua, sebagai bagian integral dari upaya penguatan ketahanan nasional. Ia menekankan bahwa kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan sangat krusial untuk menumbuhkan rasa nasionalisme yang kuat, sekaligus menjadikan kawasan tersebut sebagai zona penyangga pertahanan negara.
“Kita punya konsep untuk memperkuat daerah perbatasan luar ini dengan cara membangun daerahnya agar maju, supaya rasa nasionalisme mereka tinggi dan menjadi buffer zone sistem pertahanan kita,” tegas Tito.
Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa akses menuju Krayan menjadi salah satu prioritas utama yang akan dipertimbangkan dalam rencana pembangunan jalan pada tahun 2027. Penentuan prioritas ini akan didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat dan masukan yang diterima dari pemerintah daerah.
“Tadi kita diskusikan, sebaiknya di-breakdown. Tahun 2027 mau mengerjakan mana, 2028 mengerjakan mana, dan 2029 mengerjakan mana,” papar Tito. Ia menambahkan bahwa perhitungan anggaran per tahunnya harus disusun secara detail untuk disampaikan kepada Presiden.
Selain fokus pada konektivitas darat, pemerintah juga memberikan perhatian pada kondisi Bandara Krayan. Tito menilai renovasi bandara tetap diperlukan, meskipun nantinya akses jalan darat sudah tersedia. Peningkatan fasilitas bandara dinilai dapat secara signifikan memperpendek rantai logistik dan mendukung kelancaran mobilitas warga.
“Hal itu juga penting (renovasi bandara) karena bisa memotong jalur logistik, untuk mobilitas orang, dan lain-lain. Meskipun nanti akses jalannya sudah ada, tidak apa-apa,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa transportasi udara akan tetap strategis sebagai alternatif pendukung mobilitas dan distribusi barang di wilayah perbatasan.
BNPP berkomitmen untuk mengawal rencana pembangunan konektivitas ini dengan terus berkoordinasi bersama kementerian terkait, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan pemerintah daerah. Pemerintah akan menyusun tahapan pembangunan secara bertahap, menyesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas wilayah.
Perbaikan akses menuju Krayan diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan, mulai dari kelancaran mobilitas masyarakat, peningkatan efisiensi dalam distribusi logistik, hingga perluasan akses masyarakat perbatasan terhadap berbagai layanan dasar.