Banyuwangi terus berupaya membangun daerah secara inklusif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk para santri. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menggelar forum musyawarah bertajuk Rembug Santri yang diselenggarakan di aula Pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan harapannya agar forum perdana ini dapat menjadi jembatan aspirasi antara santri dan para pemangku kepentingan. Forum ini juga diharapkan mampu mendorong lahirnya langkah konkret untuk memperluas kesempatan berkarier dan mengembangkan potensi lulusan pesantren.
“Kami melihat bahwa selama ini belum banyak santri yang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi secara luas. Jumlah santri yang mampu meniti karier di bidang strategis juga masih terbatas. Lewat forum ini, kami berikan ruang kepada para santri untuk speak-up, mengungkapkan uneg-uneg, serta harapan mereka. Sehingga, pemerintah daerah tahu apa yang sebenarnya menjadi kendala untuk kemudian kita carikan solusinya,” kata Ipuk dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026), usai forum yang digelar di aula Pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Selasa (20/10).
Forum ini menjadi wadah bagi para santri untuk menyampaikan gagasan, kebutuhan, dan harapan secara langsung kepada pemerintah daerah. Aspirasi yang terkumpul akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan ke depan.
Sebanyak 50 santri dari 15 pondok pesantren di Banyuwangi turut serta dalam forum tersebut. Mereka berdiskusi mendalam mengenai berbagai isu sosial yang relevan, mulai dari fenomena sound horeg, bahaya narkoba, perundungan dan kekerasan di lingkungan pondok pesantren, hingga harapan mengenai sosok santri ideal di masa depan.
Dalam sesi diskusi, sejumlah santri menyampaikan usulan konkret. Salah satunya datang dari Elsya Putri Natalia Saputro, yang mengusulkan adanya pendampingan keterampilan nonteknis (soft skill) berbasis digital. Tujuannya adalah untuk membantu santri mengembangkan kompetensi mereka, terutama dalam menghadapi era digital yang serba cepat.
“Santri kerap dinilai ketinggalan zaman dan gagap teknologi. Maka, kami berharap agar pemkab memberikan pendampingan dan pelatihan softskill berbasis digital bagi para santri. Karena di zaman yang serba digital ini, skill tersebut sangat kita butuhkan,” ujar Elsya, santri Pondok Pesantren Adz-Dzikra yang juga menempuh pendidikan di Universitas Cordoba Banyuwangi.
Usulan lain datang dari M. Ibrahim Al Hafidi, yang menyoroti fenomena sound horeg yang sedang menjadi perbincangan publik. Ia berharap ada ketentuan hukum dan aturan yang jelas terkait fenomena ini. Tujuannya agar sound horeg tidak menimbulkan gangguan, melainkan dapat menjadi hiburan yang mendidik sekaligus memberikan dampak ekonomi positif bagi warga sekitar.
“Harus ada ketentuan hukum dan aturan yang jelas. Sehingga adanya fenomena ini tidak mengganggu, melainkan bisa menjadi ajang hiburan yang mendidik, serta memberikan dampak ekonomi bagi warga,” ujarnya.
Selain itu, para santri juga menyuarakan harapan terkait upaya pencegahan kekerasan dan perundungan di lingkungan pondok pesantren. Mereka menekankan pentingnya peran pengasuh dan pendamping santri dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan dukungan emosional yang memadai bagi para santri yang tinggal jauh dari keluarga.
“Peran kiai harus bisa menggantikan sosok ayah di rumah. Pendamping kamar juga harus bisa merangkul dan mengayomi sehingga santri merasa aman dan mendapatkan kasih sayang penuh meski jauh dari orang tua,” kata salah seorang santri.
Para santri menilai bahwa kurangnya perhatian dan kasih sayang dapat menjadi salah satu faktor pemicu perilaku perundungan. Oleh karena itu, kehadiran sosok pengganti orang tua yang dapat menjadi teladan dan memberikan perhatian penuh diharapkan mampu menekan potensi terjadinya perundungan di kalangan santri.
Bupati Ipuk menegaskan kembali komitmen Pemkab Banyuwangi untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan. Tujuannya agar program pembangunan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga.
Ipuk menambahkan, selain Rembug Santri, Pemkab Banyuwangi secara rutin juga menjaring aspirasi masyarakat setiap tahun melalui forum-forum lain seperti Rembug Lansia, Rembug Anak, Rembug Disabilitas, dan Rembug Perempuan. “Semua rekomendasi yang muncul dalam forum tersebut, akan menjadi atensi dan bahan pertimbangan kami dalam pengambilan kebijakan daerah,” tegas Ipuk.
Forum Rembug Santri ini juga menghadirkan sejumlah narasumber ahli, di antaranya Dr. Endi Fadlullah dari Pondok Pesantren Bustanul Makmur, Ning Atina Balqis Iskandar dari Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, serta Ustaz Ghifari Miqdad Al-Ghifari dari Pondok Pesantren Daar Al Ihsan Mabadiul Ihsan Karangdoro.