JAKARTA – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI, Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet, mendesak para pengusaha nasional untuk memprioritaskan penguatan penguasaan pasar domestik. Menurutnya, pengusaha Indonesia harus mampu meningkatkan kapasitas produksi, mengadopsi teknologi terkini, serta menciptakan lapangan kerja berkualitas di tengah persaingan global yang ketat dan membanjirnya produk impor.
Pernyataan ini disampaikan Bamsoet saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Jakarta pada Senin (12/10/2026). Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menko Perekonomian Drajat Wibowo, anggota DPR RI Erwin Aksa dan Adisatrya Suryo Sulisto, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, serta Ketua Umum HIPPI Erik Hidayat.
“Indonesia harus memiliki fondasi yang kuat di dalam negeri. Perekonomian nasional wajib bertumpu pada kekuatan pengusaha nasional. Dengan demikian, nilai tambah, kesempatan kerja, dan kesejahteraan yang dihasilkan dari besarnya pasar Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat kita sendiri. Semangat ini harus terus kita jaga dan wujudkan menjadi kekuatan usaha yang nyata,” tegas Bamsoet.
Mantan Ketua MPR ini mengamati bahwa tantangan yang dihadapi oleh pengusaha nasional semakin kompleks. Persaingan usaha saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh faktor harga dan modal, melainkan juga mencakup penguasaan teknologi, efisiensi dalam proses produksi, kualitas sumber daya manusia, kemudahan akses pembiayaan, hingga kekuatan jaringan distribusi.
Bamsoet menyoroti tingginya kebutuhan Indonesia terhadap barang-barang impor. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa nilai impor Indonesia sepanjang tahun 2025 mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, Indonesia perlu secara serius memperkuat kapasitas industri dalam negeri agar mampu menghasilkan produk yang berdaya saing, memperluas penggunaan komponen lokal, serta mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada barang-barang impor.
“Pengusaha Indonesia harus berani mengambil peran sebagai produsen, inovator, pemilik teknologi, sekaligus pencipta lapangan kerja. Apabila kebutuhan masyarakat terus dipenuhi oleh produk dari luar negeri, sementara kemampuan produksi nasional tertinggal, maka potensi besar pasar Indonesia justru akan lebih banyak memberikan keuntungan bagi negara lain. Ini adalah pekerjaan rumah yang harus kita jawab bersama melalui penguatan industri, peningkatan produktivitas, dan keberpihakan kebijakan yang tepat kepada pengusaha nasional,” ujar Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap investasi yang masuk memberikan manfaat yang nyata bagi perekonomian nasional. Manfaat tersebut mencakup penyerapan tenaga kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, penggunaan bahan baku lokal, pengembangan pemasok domestik, serta transfer pengetahuan dan teknologi.
Ia menilai bahwa kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha perlu diperkuat, khususnya dalam membangun kemitraan antara perusahaan besar dengan pelaku usaha kecil. Hal ini penting agar manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak saja.
“Ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari besarnya investasi atau pertumbuhan angka produk domestik bruto. Kita juga harus mengukur berapa banyak lapangan kerja berkualitas yang tercipta, berapa banyak pengusaha lokal yang berhasil berkembang, seberapa besar nilai tambah yang tertinggal di Indonesia, dan apakah kesenjangan antar daerah semakin berkurang,” jelas Bamsoet.
Bamsoet, yang juga menjabat sebagai Dewan Kehormatan HIPPI, menyampaikan bahwa organisasi tersebut memiliki peran krusial dalam membantu pengusaha kecil dan menengah mengatasi berbagai kendala usaha. Kendala tersebut meliputi keterbatasan modal, akses terhadap teknologi, perolehan sertifikasi produk, tantangan pemasaran, hingga kesulitan masuk ke dalam rantai pasok perusahaan besar.
Ia menambahkan bahwa banyak produk daerah yang memiliki potensi menjanjikan, namun terkendala dalam memperluas pasar karena keterbatasan kapasitas produksi, belum terpenuhinya standar industri, dan minimnya jaringan distribusi.
Oleh karena itu, HIPPI diharapkan dapat berfungsi sebagai jembatan penghubung antara pengusaha dengan perbankan, pemerintah, BUMN, industri besar, serta platform perdagangan digital. “HIPPI harus hadir sebagai rumah perjuangan yang memberikan manfaat langsung bagi pengusaha nasional. Pengusaha kecil dan menengah perlu dibantu agar bisa mendapatkan pasar yang luas, memperoleh pembiayaan yang sesuai, menguasai teknologi digital, memenuhi standar produk, dan masuk ke rantai pasok nasional maupun global. Pengusaha daerah juga harus mendapatkan ruang yang lebih besar. Jangan sampai potensi ekonomi di daerah hanya menjadi sumber bahan mentah, sementara keuntungan terbesar justru dinikmati pihak lain yang menguasai pengolahan, merek, dan distribusi,” pungkas Bamsoet.