Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet, secara resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026.
Bamsoet bergabung dengan 25 tokoh nasional lainnya dalam jajaran Wantimpres periode ini, dengan Pratikno menjabat sebagai Ketua dan Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua. Pengangkatan ini menempatkan Bamsoet pada posisi strategis untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada Presiden, dengan bekal pengalaman luas di lembaga legislatif, pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, serta politik.
“Saya memandang amanah sebagai Anggota Wantimpres sebagai kelanjutan dari pengabdian di lembaga yang berbeda. Selama hampir 20 tahun berada di parlemen, saya belajar bahwa setiap kebijakan negara membutuhkan pertimbangan yang matang, melihat persoalan dari berbagai sudut, sekaligus mendengar suara masyarakat. Pengalaman tersebut akan saya bawa dalam menjalankan amanah sebagai Wantimpres,” ujar Bamsoet seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Rekam Jejak Bamsoet di Dunia Politik
Penunjukan Bamsoet sebagai anggota Wantimpres tidak terlepas dari rekam jejaknya yang panjang di dunia parlemen. Ia pernah menduduki berbagai posisi penting, termasuk Ketua Komisi III DPR RI bidang hukum, HAM, dan keamanan (2016-2018), Ketua DPR RI ke-20 (2018-2019), dan Ketua MPR RI periode 2019-2024.
Bamsoet pertama kali terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII pada Pemilu 2009 dan terus mendapatkan kepercayaan rakyat pada pemilu-pemilu berikutnya. Pengalaman legislatif ini memberikannya pemahaman mendalam tentang proses legislasi, pengawasan, penganggaran, serta dinamika hubungan antarlembaga negara.
“Saya melihat pengalaman sebagai Ketua DPR dan Ketua MPR memberikan perspektif yang cukup lengkap mengenai bagaimana kebijakan pemerintah diterjemahkan menjadi kebijakan publik, bagaimana aspirasi masyarakat masuk ke dalam proses politik, dan bagaimana lembaga negara harus membangun komunikasi agar keputusan yang diambil dapat berjalan efektif. Karena itu, saya akan berusaha memberikan pertimbangan yang objektif, berbasis data dan kepentingan nasional,” kata Bamsoet.
Perjalanan Politik di Partai Golkar
Di lingkungan Partai Golkar, Bamsoet juga memiliki perjalanan karier yang signifikan. Ia pernah menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Golkar pada masa kepemimpinan Aburizal Bakrie. Selanjutnya, ia dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto, dan kembali mengemban posisi yang sama di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia.
Pengalaman di internal partai ini memberikannya pemahaman tentang berbagai dinamika politik, proses pengambilan keputusan, kaderisasi, serta relasi partai dengan masyarakat dan lembaga negara. “Pengalaman di Partai Golkar mengajarkan saya bahwa politik pada akhirnya harus kembali kepada kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Saya pernah berada di berbagai posisi dalam partai dengan kepemimpinan yang berbeda. Dari sana saya memahami pentingnya menjaga komunikasi, menghormati perbedaan pandangan, dan mencari titik temu ketika kepentingan politik berhadapan dengan kepentingan kebangsaan,” tutur Bamsoet.
Komposisi Wantimpres dan Keberagaman Latar Belakang
Dengan pelantikan ini, Bamsoet menjadi satu-satunya anggota DPR RI yang masih aktif dalam jajaran Wantimpres baru. Komposisi Wantimpres 2026 menunjukkan keberagaman latar belakang anggotanya, mencakup tokoh agama, akademisi, purnawirawan TNI dan Polri, pengusaha, mantan pejabat negara, serta tokoh politik dan profesional.
Anggota Wantimpres 2026 antara lain Pratikno, Hatta Rajasa, Quraish Shihab, Agum Gumelar, Budi Gunawan, Chairul Tanjung, Said Aqil Siradj, Yahya Cholil Staquf, Jusuf Wanandi, Jusuf Hamka, Tahir, Anwar Usman, dan Ignasius Jonan. “Keberagaman latar belakang anggota Wantimpres justru menjadi kekuatan. Ada pengalaman pemerintahan, parlemen, militer, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, hingga masyarakat sipil. Tantangannya adalah bagaimana seluruh pengalaman itu dapat diramu menjadi masukan yang konstruktif bagi Presiden. Wantimpres harus mampu memberikan pandangan yang jernih, termasuk ketika sebuah kebijakan membutuhkan koreksi atau penyempurnaan,” tegas Bamsoet.
Sederet Penghargaan dan Tanda Kehormatan
Perjalanan Bamsoet di parlemen telah diapresiasi dengan berbagai penghargaan negara. Pada 14 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo menganugerahkan Bintang Mahaputera Adipradana kepada Bamsoet atas jasanya sebagai Ketua MPR RI periode 2019-2024, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 105/TK/TH 2024 dan 108/TK/TH 2024.
“Bintang Mahaputera Adipradana merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab. Saya menerimanya sebagai penghargaan negara terhadap kerja kelembagaan yang dilakukan bersama seluruh pimpinan dan anggota MPR RI. Karena itu, penghargaan tersebut saya dedikasikan kepada keluarga besar MPR dan seluruh pihak yang selama ini bekerja bersama dalam menjalankan amanah konstitusi,” ungkap Bamsoet.
Sebelumnya, pada tahun 2020, Bamsoet juga menerima Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo, sebagai pengakuan atas pengabdiannya sebagai Ketua DPR RI periode 2018-2019, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52/TK/Tahun 2020.
Selain kedua tanda kehormatan tersebut, Bamsoet juga menerima sejumlah penghargaan dan brevet kehormatan lainnya, termasuk Dharma Pertahanan Utama dari Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto pada 2023, serta berbagai brevet kehormatan dari Korps Marinir, TNI AU, TNI AL, Brimob Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
“Berbagai penghargaan dan tanda kehormatan yang pernah saya terima tidak boleh dilihat sebagai tujuan akhir. Justru setiap penghargaan harus menjadi pengingat bahwa semakin besar kepercayaan yang diberikan negara, semakin besar pula tanggung jawab untuk memberikan manfaat. Sekarang amanah itu bertambah melalui Wantimpres, sehingga saya harus bekerja lebih sungguh-sungguh dan menjaga kepercayaan Presiden serta masyarakat,” ucap Bamsoet.
Dengan latar belakang yang kaya di parlemen, pengalaman di Partai Golkar, serta keterlibatan dalam berbagai isu hukum, politik, keamanan, pertahanan, dan ekonomi, Bamsoet membawa kombinasi pengalaman politik praktis dan kelembagaan ke dalam Wantimpres. Ia menekankan pentingnya memberikan masukan yang objektif dan konstruktif kepada Presiden.
“Saya ingin menjalankan tugas ini dengan tetap berpijak pada kepentingan nasional. Masukan kepada Presiden harus berangkat dari data, konstitusi, kepentingan masyarakat dan kemampuan negara dalam melaksanakannya. Kalau ada kebijakan yang sudah tepat, tentu harus diperkuat. Kalau ada yang masih memiliki ruang perbaikan, harus disampaikan secara terbuka dan konstruktif. Prinsipnya, Wantimpres harus menjadi bagian dari proses memperkuat kualitas pemerintahan dan pembangunan nasional,” pungkas Bamsoet.