Badan Gizi Nasional (BGN) meresmikan 980 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur gizi di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Peresmian serentak ini dilakukan di 16 provinsi, dengan pusat kegiatan di Aceh Besar, Provinsi Aceh. Dari total 980 dapur yang diresmikan, 691 unit berada di wilayah Sumatera, sementara sisanya 289 unit tersebar di Kalimantan dan Bali.
Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak sekolah. “Minggu ini kita lakukan hal yang sama untuk wilayah Bali, Kalimantan, dan Pulau Sumatera. Totalnya ada 980 SPPG diresmikan secara serentak di 16 provinsi,” ujar Sudaryono di Aceh Besar, Rabu (14/10/2026).
Sebanyak 980 dapur SPPG tersebut menjangkau 16 provinsi, meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, Jambi, dan Lampung. Keberadaan program ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fisik dan asupan gizi anak sekolah.
Sudaryono memaparkan bahwa sebelum program MBG berjalan, sebanyak 56 persen siswa berangkat ke sekolah dalam kondisi perut kosong atau lapar. “Alhamdulillah dengan adanya program MBG ini, dari 56 persen peserta didik anak sekolah yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar, kemudian turun menjadi 16 persen,” ungkapnya. Ia menambahkan, “Kami meyakini 16 persen ini adalah wilayah-wilayah yang memang sampai saat ini belum tersentuh MBG. Harapan kita adalah nol, tidak boleh lagi ada anak-anak yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar.”
Selain menekan angka kelaparan, program MBG juga berhasil meningkatkan konsumsi protein hewani harian siswa secara drastis. Angkanya melonjak dari 26 persen sebelum program menjadi 84 persen. Tingkat konsumsi buah dan sayur pun turut naik dari 65 persen menjadi 90 persen. Untuk memaksimalkan pencapaian ini, Sudaryono mendorong keterlibatan guru dalam memberikan edukasi gizi berkelanjutan kepada peserta didik demi pemenuhan nutrisi seimbang.
BGN terus berupaya memperkuat tata kelola dan sistem pengawasan dapur MBG sebagai program prioritas pemerintah. Sudaryono menekankan pentingnya koordinasi dengan kementerian terkait dan meminta kepala daerah serta Satgas MBG untuk aktif melakukan inspeksi. Inspeksi ini bertujuan memastikan aspek higienitas, perizinan, standar operasional prosedur (SOP), hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpenuhi.
“Kami mempersilakan barangkali manakala di jam-jam tertentu di dini hari bisa dilaksanakan sidak-sidak, sehingga menambah kemantapan performa masak-memasak di dapur. Hasilnya, makanan yang disediakan benar-benar sehat, bersih, higienis, bergizi, dan mampu meningkatkan gizi anak-anak serta ibu hamil dan menyusui,” jelasnya.
Sudaryono juga memberikan peringatan keras terhadap oknum yang mencoba mencari keuntungan pribadi dari pembukaan dapur gizi MBG. Ia menegaskan bahwa seluruh proses aktivasi dapur dilakukan sepenuhnya berbasis sistem tanpa melibatkan perantara atau calo. “Aktivasi dapur yang kami lakukan, kami tidak mengotorisasi siapa pun, kami tidak memerintahkan siapa pun. Semuanya dilaksanakan by system. Tidak ada calo, tidak ada orang yang kemudian mengatasnamakan saya, pimpinan BGN, atau BGN pusat yang kemudian menjajakan jasa dan meminta imbalan,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendeteksi adanya oknum di beberapa daerah, seperti di Cilacap, yang meminta pungutan mulai dari Rp 100 juta hingga Rp 200 juta dengan janji pengurusan dapur MBG. “Jika ada, segera foto, minta buktinya, dan laporkan kepada pihak berwajib, kepada polisi. Kami tidak ada calo, tidak ada menunjuk siapa pun untuk mewakili kami dalam mengaktivasi dapur-dapur ini,” pungkas Sudaryono.