Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menyuarakan keprihatinannya terhadap lebih dari 70 ribu anak yang terjangkit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menekankan krusialnya perlindungan kesehatan bagi anak-anak di tengah situasi darurat tersebut.
“Bagi orang tua, anak yang mengalami gangguan kesehatan, termasuk masalah pernafasan menghadirkan kecemasan yang sangat dekat dan mendesak,” ujar Puan dalam keterangannya pada Rabu (21/10/2026).
Puan mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah penyelesaian persoalan karhutla mengingat dampaknya yang telah meluas. Ia menyampaikan bahwa setiap orang tua tentu menginginkan anak-anak mereka dapat beraktivitas secara normal.
“Pemerintah perlu menjawab keadaan tersebut dengan keputusan yang memberi kepastian bahwa keselamatan anak mendapat perhatian penuh dan dukungan tersedia selama dibutuhkan,” tegas Puan.
Ia menambahkan, “Setiap orang tua ingin melihat anaknya bisa menjalankan aktivitas dengan nyaman, tidur dengan tenang, dan kembali bermain. Harapan yang sederhana ini perlu menjadi perhatian utama kita dalam menentukan langkah penanganan.”
Puan meminta pemerintah tidak hanya fokus pada upaya pemadaman api, tetapi juga menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Menurutnya, anak-anak harus dijamin mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.
“Selain proses pemadaman api yang masif, Pemerintah perlu menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan bersama dalam penanganan Karhutla. Perlindungan anak dari kabut asap yang ditimbulkan Karhutla harus menjadi komitmen nasional,” tuturnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan ini mendorong pemerintah untuk mendengarkan aspirasi keluarga yang terdampak karhutla sebagai dasar dalam memberikan bantuan penanganan. Ia juga meminta agar pemerintah memberikan penjelasan yang transparan mengenai langkah-langkah pertolongan bagi anak-anak yang terdampak.
“Informasi harus membantu keluarga memahami keadaan serta pilihan pertolongan, dengan tetap menjaga harapan dan menghindari kesimpulan tentang masa depan anak yang belum didukung pemeriksaan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Puan menilai perlunya intervensi pemerintah dalam menyediakan dukungan alat medis. Ia juga berharap pemerintah dapat membantu biaya pengobatan bagi korban karhutla.
“Jangan sampai para korban Karhutla ini menanggung beban ganda. Pastikan layanan BPJS bagi masyarakat terdampak tidak ada hambatan,” pinta Puan.
“Pemerintah juga perlu memberi pendampingan dan bantuan kepada para orang tua yang anaknya sakit akibat paparan kabut asap. Kemudian dukungan untuk tenaga kesehatan, serta petugas dan relawan yang terus membantu penanganan Karhutla,” tambahnya.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI per 18 Oktober 2026 pukul 10.00, kasus ISPA secara kumulatif mencapai 306.309 kasus, meningkat dari 277.075 kasus pada Rabu (14/10). Dari jumlah tersebut, sebanyak 69.015 kasus dialami oleh balita berusia 0 hingga 5 tahun. Kelompok usia 6 hingga 9 tahun mencatat 77.022 kasus ISPA, sementara kelompok lanjut usia (lansia) sebanyak 49.680 kasus. Data Kemenkes RI juga mencatat 22 kasus ISPA pada kelompok pengidap asma.
Penambahan kasus harian ISPA di wilayah terdampak karhutla pada 17 Oktober 2026 tercatat sebanyak 2.778 kasus, sedikit lebih rendah dibandingkan 2.808 kasus pada 16 Oktober.