JAKARTA – Kebutuhan akan rumah layak huni masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa setidaknya ada 30 juta keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah yang layak atau bahkan belum memiliki rumah sama sekali.
Menurut Tito, Presiden Prabowo Subianto sangat memahami urgensi persoalan perumahan ini. Hal ini tercermin dari keputusan strategis pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua kementerian terpisah. Langkah ini diambil agar kedua sektor tersebut dapat lebih fokus dalam menangani tugasnya masing-masing.
“Bapak, Ibu sekalian, kami langsung saja, ini programnya 3 juta rumah Bapak Presiden ini ditugaskan kepada Pak Ara selaku Menteri Perumahan menunjukkan keseriusan beliau, Bapak Presiden, sangat memahami persoalan perumahan,” ujar Tito saat meninjau program bedah rumah di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Sabtu (24/10/2026).
Tito menjelaskan pemisahan kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum sendiri dan Kementerian Perumahan Rakyat sendiri, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah perumahan yang sangat krusial. “Kenapa? Tadi data tadi sudah disampaikan, lebih kurang 30 juta keluarga Indonesia itu yang tidak memiliki rumah atau rumahnya tidak layak,” ungkapnya.
Program bedah rumah menjadi salah satu solusi yang digalakkan. Tito menyebutkan target program bedah rumah pada tahun ini adalah 450 ribu unit di seluruh Indonesia. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo memiliki keinginan untuk meningkatkan target tersebut secara drastis di tahun mendatang.
“Nah, ini salah satunya adalah bedah rumah. Bedah rumah ini meningkat luar biasa betul, 450.000. Bahkan mungkin dalam rapat kita beberapa hari yang lalu, ada keinginan Bapak Presiden tahun depan mungkin ditingkatkan menjadi jutaan, ya, sedang dihitung,” katanya.
Tito menekankan bahwa perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang fundamental. Ia mengapresiasi keseriusan Menteri Perumahan, yang akrab disapa Ara, dalam menangani program prioritas ini. Kemendagri, lanjutnya, akan terus memberikan dukungan penuh kepada Menteri Perumahan.
Selain itu, Tito juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersinergi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk dalam penanganan masalah narkoba. Ia berpendapat bahwa pemberantasan narkoba tidak hanya bisa dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui penyelesaian akar masalahnya, salah satunya adalah penyediaan hunian yang layak.
Dukungan juga datang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui program sejuta sertifikat gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Juga Kementerian ATR/BPN ya dengan program saya tahu yang 1 juta sertifikat gratis untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) tanpa dipungut bayaran seluruh Indonesia kalau bisa lebih meningkat lagi,” ujar Tito.
“Dan kita dari Polri, TNI, dan semua pihak kita dukung bersama-sama sehingga teman-teman seperti Pak Kapolda, Pak Kapolri tidak hanya memukul, memotong puncak masalah kampung narkoba dihajar dengan pendekatan kekerasan saja, tapi juga dengan pendekatan menyelesaikan akar masalahnya,” tutup Tito.