JAKARTA – Dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan capaian signifikan di sektor pangan. Pemerintah mengklaim telah berhasil mencapai swasembada pada delapan komoditas utama, meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Namun, di balik keberhasilan ini, tantangan terkait kenaikan harga beberapa komoditas pangan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa sektor beras menjadi salah satu bukti nyata keberhasilan pemerintah. Indonesia diproyeksikan tidak akan melakukan impor beras pada tahun 2025 dan 2026. Pada tahun 2025, Indonesia mencatat surplus beras sebesar 4,2 juta ton, sebuah pencapaian yang kontras dengan tahun sebelumnya yang masih harus mengimpor 4,52 juta ton.
“Kami sampaikan bahwasanya pangan kita, khususnya beras, yang menjadi pangan strategis itu dua tahun pemerintahan saat ini swasembada berkelanjutan. Tahun lalu tidak ada impor, tahun ini juga tidak ada impor. Insyaallah stok kita aman. Aman untuk sampai bulan Juli untuk beras. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah saat ini,” ujar Amran seusai Rapat Koordinasi Keamanan Pangan di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Amran menambahkan bahwa ketersediaan beras saat ini diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga pertengahan tahun mendatang. Stok yang melimpah ini membuat pemerintah optimistis menghadapi potensi fenomena El Nino. “Standing crop kita itu 10 juta ton, kemudian horeka (hotel, rumah-rumah, dan seterusnya) 10 juta ton, di Bulog 4,5 juta ton, total hampir 25 juta ton. Kebutuhan per bulan 2,5 juta ton. 25 bagi 2,5 juta berarti itu 10 bulan ke depan, sampai bulan Juli-Agustus aman. Jadi El Nino tidak terlalu mengkhawatirkan karena kita sudah mengantisipasi sebelumnya dengan pompanisasi, oplah, irigasi kita perbaiki, kemudian benih yang tahan kekeringan,” jelasnya.
Kemandirian pasokan juga terlihat pada sektor peternakan. Produksi daging ayam ras diproyeksikan mencapai 4,90 juta ton, melebihi kebutuhan nasional sekitar 4,02 juta ton, menghasilkan surplus 876 ribu ton. Produksi telur ayam ras diperkirakan mencapai 6,99 juta ton, melampaui kebutuhan 6,47 juta ton, dengan surplus sekitar 516 ribu ton.
Meskipun demikian, Amran mengakui adanya anomali harga telur ayam di tingkat peternak dan konsumen. Pemerintah sedang berupaya mengatasi disparitas harga ini agar masyarakat dapat memperoleh telur dengan harga yang wajar. “Kemudian, telur ayam juga surplus, bahkan ekspor. Nah, hanya ada masalah di tingkat peternak itu harga telur ayam Rp20.000-Rp21.000. Harusnya Rp26.000 dan Rp30.000, harusnya. Tetapi juga ironisnya di konsumen Rp40.000-Rp45.000. Ini di atas HET, terlalu tinggi. Ada anomali. Alhamdulillah terindikasi,” jelasnya.
Untuk komoditas jagung, produksi pada 2026 diproyeksikan mencapai 18 juta ton pipilan kering, didukung peningkatan hasil panen sebesar 4,18% pada kuartal awal 2026. Dengan surplus dan stok bawaan sebesar 4,5 juta ton dari 2025, pemerintah menghentikan impor jagung pada 2026.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi jagung pipilan kering sepanjang Januari-Desember 2025 mencapai 16,16 juta ton, meningkat 6,74% dibandingkan tahun 2024. Pada periode Januari-Maret 2026, potensi luas panen jagung diperkirakan mencapai 0,86 juta hektare dengan potensi produksi sekitar 4,94 juta ton. Pemerintah juga tidak lagi melakukan impor jagung pakan pada 2025 dan 2026.
Komoditas lain yang menunjukkan surplus adalah gula konsumsi dengan proyeksi produksi 3,04 juta ton, melebihi kebutuhan nasional 2,84 juta ton. Bawang merah juga surplus sekitar 63 ribu ton dari kebutuhan nasional 1,25 juta ton.
Di sektor hortikultura, produksi cabai besar diproyeksikan mencapai 1,52 juta ton, menghasilkan surplus 588 ribu ton dari kebutuhan 929 ribu ton. Pasokan cabai rawit nasional hingga akhir 2026 diproyeksikan mencukupi, dengan perkiraan stok akhir tahun tersisa sekitar 60,5 ribu ton.
Sejumlah Harga Komoditas Pangan Merangkak Naik
Meskipun berbagai komoditas pangan mencatatkan surplus, kenaikan harga di tingkat konsumen menjadi sorotan. Sejumlah warga mengeluhkan harga beras premium yang kini berkisar Rp 90 ribu hingga Rp 125 ribu per 5 kg, naik dari sebelumnya Rp 75 ribu hingga Rp 85 ribu. Ketersediaan beras premium di pasar modern juga terkadang langka.
Keluhan serupa datang dari Wiyah, seorang asisten rumah tangga, yang terpaksa mengurangi pembelian cabai akibat harganya yang tinggi. Ia juga mengeluhkan kualitas beras subsidi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dinilai kurang baik.
Ketua Asosiasi Champion Cabai Indonesia, Tunov Mondro Atmojo, menjelaskan kenaikan harga cabai sejak pertengahan Agustus disebabkan oleh faktor cuaca panas dan fenomena El Nino yang membatasi ketersediaan air. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia menunjukkan harga cabai merah keriting naik 9% menjadi Rp 62.950 per kg, dan cabai rawit merah melonjak 7,2% menjadi Rp 90.050 per kg.
Ketua Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI), Abdul Hamid, menambahkan bahwa gangguan produksi di daerah sentra turut memperparah kenaikan harga. Harga cabai di tingkat petani berkisar Rp 53 ribu hingga Rp 65 ribu per kg, naik menjadi Rp 70 ribu hingga Rp 75 ribu di pasar induk, dan mencapai Rp 90 ribu hingga Rp 95 ribu per kg di tingkat konsumen.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengakui kenaikan harga cabai berkontribusi terhadap inflasi. Ia menyampaikan bahwa pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa beras 30 kg kepada 33,2 juta penerima dan beras subsidi untuk menjaga keterjangkauan harga. Pemerintah juga berupaya memangkas regulasi distribusi pupuk agar petani lebih mudah memperoleh pupuk bersubsidi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti kenaikan harga cabai sebagai penyumbang inflasi month-to-month sebesar 0,30% pada periode Agustus-September. Ia meminta pemerintah daerah untuk menggalakkan program penanaman cabai di lingkungan masyarakat guna mengatasi kenaikan harga akibat berkurangnya produksi karena kekeringan.