Jakarta – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mendesak Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, untuk mempercepat pemenuhan persyaratan pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Hal ini disampaikan Agus Jabo saat menerima Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih, beserta jajaran di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Selasa (13/10).
Agus Jabo berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat dimulai pada Januari 2027, sehingga fasilitas pendidikan dan asrama sudah bisa digunakan pada Juli tahun yang sama. “Jadi, kalau Januari sudah bisa mulai dibangun, Juli sudah bisa dipakai. Minimal untuk kelas dan asramanya. Nanti akan ada kelas, asrama, dapur, tempat makan, dan lain-lain,” jelas Agus Jabo dalam keterangannya, Selasa (13/10/2026).
Sebelumnya, pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Simalungun sempat terkendala persyaratan lahan. Dari total lahan yang tersedia seluas 21 hektare, pemerintah daerah kini telah memecah sertifikat dan menyiapkan lahan seluas 8 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Panei Tongah, Kecamatan Panei.
Selain percepatan pemenuhan persyaratan pembangunan, Agus Jabo menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penerimaan siswa Sekolah Rakyat. Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Oleh karena itu, proses penerimaan siswa harus mengacu pada data yang objektif. Prioritas diberikan kepada anak-anak dari keluarga yang berada pada desil 1 dan desil 2 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Jumlah anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang membutuhkan akses pendidikan kerap kali melebihi daya tampung Sekolah Rakyat. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial juga menyediakan alternatif pendidikan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang diselenggarakan di sejumlah sentra Kemensos.
“Anak-anak yang tidak lolos Sekolah Rakyat, tapi umurnya sudah misalkan 15 tahun, itu Kemensos menyediakan SKB. Kerja sama dengan Kemendikdasmen,” imbuh Agus Jabo. Sanggar Kegiatan Belajar merupakan wadah pendidikan nonformal hasil kerja sama Kemensos dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Melalui program ini, anak-anak yang belum dapat mengakses Sekolah Rakyat tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan melalui program kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C tanpa dipungut biaya.
Dengan demikian, keterbatasan daya tampung Sekolah Rakyat tidak menjadi penghalang bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk memperoleh akses pendidikan. Kementerian Sosial terus mendorong agar setiap anak memiliki kesempatan belajar dan meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan.