JAKARTA – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencetak wirausaha produktif baru dan mendorong UMKM naik kelas. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Helvi dalam kegiatan Bursa Wirausaha Unggulan di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah. Acara yang mengusung tema ‘Berani Memulai, Bertumbuh, dan Berdampak’ ini merupakan salah satu upaya Kementerian UMKM dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan dan membuka peluang bagi generasi muda untuk menjadi wirausaha.
“Menumbuhkembangkan UMKM tidak terlepas dari bagaimana kita mencetak wirausaha baru, kemudian memberikan fasilitasi agar mereka bisa bertumbuh melalui pembiayaan, pemasaran, dan pendampingan, hingga akhirnya memberikan dampak bagi masyarakat dan perekonomian daerah,” ujar Helvi dalam keterangan tertulisnya.
Helvi mengakui tantangan UMKM semakin kompleks akibat persaingan pasar yang kian meningkat. Oleh karena itu, upaya mengangkat UMKM tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara konvensional, melainkan perlu didukung oleh pemanfaatan teknologi dan inovasi. Ia melihat kampus sebagai pusat teknologi dan inovasi, sementara pemerintah daerah memahami potensi daerahnya. Ketiga elemen ini dinilai krusial untuk disatukan.
Jawa Tengah dinilai memiliki potensi besar dalam melahirkan wirausaha baru. Dengan sekitar 678 ribu mahasiswa aktif di 241 perguruan tinggi, terdapat sekitar 105 ribu lulusan baru setiap tahun yang diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja.
“Jangan sampai surplus talenta hebat ini hanya menjadi pencari kerja. Kita harus mendorong mereka mengambil peran sebagai wirausaha produktif sehingga dapat menciptakan rantai ekonomi baru,” tambahnya.
Penguatan ekosistem kewirausahaan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Peraturan ini menjadi payung kolaborasi untuk mempercepat pencapaian rasio kewirausahaan sebesar 3,6 persen pada 2029 dan 8 persen pada 2045.
Helvi juga menyoroti peran penting inkubator dalam memastikan calon wirausaha mendapatkan pendampingan berkelanjutan. Saat ini, terdapat 757 lembaga inkubator di Indonesia yang dapat menghubungkan wirausaha dengan pendampingan, jejaring, pembiayaan, dan pasar.
“Ekosistem ini tidak bisa dibangun pemerintah sendirian. Perguruan tinggi harus menghubungkan riset dengan kebutuhan pasar, lembaga pembiayaan menyediakan skema sesuai kebutuhan usaha, dunia usaha membuka rantai pasok dan kemitraan, sementara inkubator memastikan wirausaha terus didampingi,” tegas Helvi.
Hingga Oktober 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara nasional telah mencapai Rp243 triliun kepada 3,77 juta UMKM, dengan 66 persen atau Rp159 triliun disalurkan ke sektor produksi. Di Jawa Tengah, KUR yang tersalurkan mencapai Rp42,8 triliun kepada sekitar 760 ribu debitur, di mana Rp25,5 triliun di antaranya untuk sektor produksi.
Keberpihakan pembiayaan pada sektor produksi dinilai penting karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan membentuk aktivitas ekonomi baru di daerah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan UMKM sebagai urat nadi perekonomian daerah. Ia menekankan peran perguruan tinggi sebagai penghubung kreativitas mahasiswa dengan kebutuhan pengusaha UMKM, khususnya dalam mengatasi persoalan pembiayaan dan pemasaran. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen membuka akses pembiayaan berbunga terjangkau dan menyediakan ruang promosi produk lokal.
Rektor Universitas Diponegoro Suharnomo menyampaikan Undip ditunjuk sebagai koordinator pembinaan dan inkubasi kewirausahaan di Jawa Tengah. Ia menambahkan bahwa pengembangan UMKM memerlukan pendampingan berkelanjutan dan inkubator di perguruan tinggi perlu dioptimalkan serta dihubungkan dalam sebuah jejaring.
“Kami berterima kasih kepada Kementerian UMKM karena dalam kegiatan ini para UMKM tidak hanya mendapatkan pembinaan, tetapi juga dipertemukan dengan investor, Himbara, BPOM, Barantin, dan berbagai pihak yang dapat membantu menjawab kebutuhan mereka,” ujar Suharnomo.
Ia menambahkan, kekuatan kampus terletak pada penguasaan teknologi, riset, dan inovasi. Namun, diperlukan jembatan agar inovasi tersebut dapat bertemu dengan kebutuhan nyata pengusaha UMKM. Melalui kegiatan ini, Kementerian UMKM mempertemukan kampus dengan kebutuhan UMKM, yang diharapkan dapat mendorong UMKM naik kelas.