JAKARTA – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Tandyo Budi Revita mengungkapkan arahan strategis yang diterimanya dari Presiden Prabowo Subianto. Tugas ini mencakup percepatan program pemerintah, ketahanan pangan, hingga penanganan isu di Papua.
Jenderal Tandyo, yang menggantikan Jenderal Maruli Simanjuntak yang kini menjabat sebagai Wakil Panglima TNI, menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) akan menjadi garda terdepan dalam mengimplementasikan program-program prioritas Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Tentunya banyak program-program strategis dari Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran yang melibatkan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat,” ujar Tandyo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Ia menambahkan, program-program tersebut meliputi operasionalisasi KDKMP, sekolah rakyat, hingga ketahanan pangan. “Tentunya ini akan menjadi PR dari Angkatan Darat untuk bisa mempercepat khususnya untuk operasionalisasi. Apakah itu KDKMP, apakah itu sekolah rakyat, apakah itu ketahanan pangan. Yang menjadi tugas dari Bapak Presiden akan segera kita selesaikan,” jelasnya.
Selain fokus pada program pemerintah, Tandyo juga menyoroti peran TNI AD dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dengan sebaran prajurit yang luas di seluruh Indonesia, TNI AD siap mengerahkan kemampuannya untuk membantu pemadaman, terutama di lahan gambut.
“Ya kalau untuk karhutla, pastikan TNI Angkatan Darat paling banyak sebarannya. Untuk bisa mempercepat membantu pemadaman khususnya lahan-lahan gambut ini, akan mengerahkan semampunya TNI Angkatan Darat untuk mempercepat pemadaman ini,” tegas Tandyo.
Lebih lanjut, Tandyo memaparkan bahwa Papua menjadi salah satu area fokus arahan Presiden Prabowo. Prioritas penanganan di Papua mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penanganan gangguan keamanan yang masih terjadi.
“Saya kira salah satu untuk yang menjadi prioritas untuk penyelesaian di dari programnya Bapak Presiden adalah Papua. Ya, apakah itu dari sisi kesejahteraan, apakah itu dari sisi gangguan keamanan,” ungkapnya.
Sebagai contoh konkret, Tandyo menyebutkan penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Maybrat, Papua Barat Daya. Upaya ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat Papua yang masih terpengaruh untuk kembali bersatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Dalam dua-tiga hari ini kan di Maybrat yang selama ini cukup rame dua tiga tahun yang lalu, kalau dimonitor dua hari yang lalu kan ada yang turun, ada yang kita tangkap. Tentunya ini akan menjadi deterrent kepada yang saudara-saudara kita yang belum sadar untuk bisa kembali ke NKRI,” pungkasnya.