JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat penanganan dampak banjir dan tanah longsor susulan yang kembali melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Prioritas utama diberikan pada perbaikan infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan yang rusak, guna memulihkan akses masyarakat dan memastikan kelancaran kegiatan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana.
Muhammad Tito Karnavian, Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, menyatakan bahwa curah hujan yang tinggi menjadi penyebab utama kembalinya kerusakan pada sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah ditangani. Situasi ini menuntut respons yang cepat dan kerja berkelanjutan dari seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah yang terlibat.
“Jembatan yang sudah dibangun terbawa arus lagi, banjir bandang. Di Aceh, jalan antara Aceh Tengah sampai Bireuen yang sudah bisa dilalui, longsor lagi. PU harus bekerja lebih keras lagi. Itulah tantangan yang kita hadapi, tetapi kita terus jalan,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (27/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito seusai memimpin rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera yang digelar di Jakarta.
Secara spesifik, di Aceh, banjir susulan kembali merendam wilayah Aceh Tenggara. Sementara itu, ruas jalan yang menghubungkan Aceh Tengah dan Bireuen kembali tertutup material longsor. Pemerintah terus berupaya menangani titik-titik terdampak untuk mencegah terputusnya konektivitas masyarakat dalam jangka waktu lama.
Penanganan bencana susulan di Sumatera Utara difokuskan pada beberapa kabupaten, termasuk Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Di Sumatera Barat, banjir kembali terjadi di Kabupaten Solok dan Kota Padang, menyusul penanganan sebelumnya yang lebih terfokus pada wilayah Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.
Tito menegaskan bahwa proses pemulihan di ketiga provinsi tersebut berjalan bersamaan dengan masih berlangsungnya risiko bencana. Curah hujan yang tinggi berpotensi memicu kerusakan baru di lokasi yang sudah diperbaiki. Oleh karena itu, pemantauan intensif, kesiapan peralatan, dan koordinasi lapangan yang solid menjadi kunci utama.
“Bencana Sumatera yang ada di tiga provinsi ini bukan sekali kejadian selesai. Curah hujan yang sangat tinggi membuat terjadi bencana susulan lagi. Ini salah satu penghalang kita untuk melakukan pemulihan,” ungkap Tito.
Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, pemerintah memastikan bahwa seluruh agenda pemulihan tetap dilaksanakan. Tito menginstruksikan 29 kementerian/lembaga yang telah menerima alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi untuk segera mempercepat pelaksanaan ribuan kegiatan. Kegiatan tersebut mencakup perbaikan fasilitas pendidikan, rumah warga, hingga pembangunan jalan dan jembatan.
Kegiatan yang telah didukung anggaran pada tahun 2026 didorong untuk diselesaikan sesuai target sebelum akhir Desember. Pemerintah daerah juga diminta untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah serta tambahan anggaran yang telah disalurkan guna memenuhi kebutuhan mendesak dan mendukung program kementerian/lembaga.
Untuk mengantisipasi potensi kerusakan berulang, Tito meminta Kementerian PPN/Bappenas untuk meninjau kembali rencana induk pemulihan. Kementerian Keuangan diharapkan dapat menyiapkan dukungan anggaran lanjutan agar pekerjaan yang terdampak kembali dapat segera dilaksanakan tanpa mengganggu program lainnya.
“Harapan kami, koordinasi ini akan mempercepat semua proses. Kementerian/lembaga bergerak dan mendorong pemerintah daerah, dengan anggaran masing-masing maupun tambahan anggaran, agar bergerak lebih cepat. Harapan kita tentu terjadi percepatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana Sumatera di tiga provinsi,” pungkas Tito.