Jakarta – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo atau Bamsoet menekankan pentingnya penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh. Menurutnya, negara harus bersikap tegas dalam menghentikan kekerasan sekaligus memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di wilayah tersebut.
Bamsoet menyatakan kehadiran aparat keamanan tetap krusial untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi warga. Namun, ia menambahkan bahwa perdamaian jangka panjang tidak akan tercapai tanpa adanya keadilan, kepercayaan dari masyarakat, serta partisipasi aktif Orang Asli Papua dalam menentukan nasib daerahnya.
Pernyataan ini disampaikan Bamsoet setelah mengikuti rapat koordinasi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wantimpres di Jakarta pada Selasa (27/10/2026). Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota bidang Polhukam Wantimpres, termasuk Agum Gumelar, Budi Gunawan, Anwar Usman, Yahya Cholil Staquf, Ida Bagus Purwalaksana, Mohammad Hatta, Margarito Kamis, Rocky Gerung, dan John Gluba Gebze.
“Langkah dan kebijakan Presiden Prabowo sudah tepat. Negara harus tegas menghentikan kekerasan di Papua, tetapi jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan. Kelompok bersenjata yang mengancam keselamatan warga harus ditindak tegas. Sementara luka sosial yang selama ini dirasakan masyarakat Papua harus dipulihkan melalui keadilan dan kesejahteraan,” ujar Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengingatkan bahwa eskalasi kekerasan yang terus berlanjut di Papua memberikan dampak serius terhadap kehidupan masyarakat. Data dari Komnas HAM menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, terjadi 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata yang mengakibatkan 119 orang meninggal dunia dan 43 lainnya luka-luka. Pada semester pertama tahun 2026, tercatat 42 peristiwa serupa dengan 59 korban meninggal dan 50 orang mengalami luka.
Kondisi tersebut, menurut Bamsoet, mengindikasikan bahwa penanganan Papua memerlukan kebijakan keamanan yang terukur, penegakan hukum yang konsisten, serta perlindungan maksimal bagi masyarakat sipil. “Jangan sampai masyarakat Papua terus hidup dalam ketakutan. Setiap korban jiwa adalah kehilangan bagi bangsa Indonesia. Siapa pun yang menggunakan senjata untuk meneror dan menyerang warga harus diproses secara hukum. Pada saat yang sama, aparat wajib menjaga keselamatan rakyat dan menghormati hak asasi manusia,” tegas Bamsoet.
Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI ini juga menyoroti kesenjangan kesejahteraan yang masih menjadi persoalan di Papua. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026 memperlihatkan tingkat kemiskinan di Papua Tengah mencapai 30,41 persen dan di Papua Pegunungan sebesar 26,34 persen. Angka ini jauh melampaui tingkat kemiskinan nasional yang berada di angka 8,07 persen.
Bamsoet menilai situasi ini menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dasar, peluang kerja, serta penguatan ekonomi masyarakat setempat. Ia juga menekankan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan otonomi khusus.
“Perdamaian akan sulit tumbuh apabila masyarakat masih menghadapi kemiskinan dan ketimpangan. Anak-anak Papua berhak memperoleh pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang layak, serta kesempatan kerja yang luas. Masyarakat Papua harus merasakan bahwa negara hadir untuk memperbaiki kehidupan mereka,” kata Bamsoet.
Bamsoet menambahkan bahwa keberhasilan kebijakan pemerintah di Papua harus tercermin dari perbaikan kondisi kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia berharap kekerasan dapat terus berkurang, pengungsi dapat kembali ke rumah dengan aman, anak-anak dapat bersekolah tanpa rasa takut, layanan kesehatan dapat menjangkau daerah terpencil, dan kegiatan ekonomi dapat kembali pulih.
Selain itu, ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan keamanan dan pembangunan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Dengan demikian, upaya menjaga stabilitas dapat berjalan selaras dengan pemulihan kepercayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.
“Senjata harus dihentikan dengan ketegasan negara, luka sosial disembuhkan dengan keadilan, dan masa depan Papua dibangun bersama orang Papua. Papua adalah Indonesia. Indonesia tanpa Papua bukan Indonesia. Karena itu, menjaga Papua berarti melindungi rakyatnya, menghormati martabatnya, dan memastikan masa depannya lebih baik,” pungkas Bamsoet.