Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi PDIP, Sofwan Dedy Ardyanto, menekankan pentingnya membangun sistem Satu Data Indonesia dengan basis data yang akurat, terintegrasi, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menilai keakuratan data menjadi kunci agar kebijakan pemerintah dan penggunaan anggaran negara lebih tepat sasaran.
Sofwan menjelaskan bahwa data kini bukan sekadar angka statistik, melainkan menjadi fondasi utama pemerintah dalam memetakan persoalan masyarakat, merencanakan kebijakan, mengalokasikan anggaran, hingga mengukur keberhasilan pembangunan. “Hari ini data bukan lagi sekadar angka dalam tabel statistik. Data adalah tulang punggung dalam memetakan permasalahan, merencanakan kebijakan, mengambil keputusan dan penggerak inovasi, sekaligus cermin yang memperlihatkan kondisi nyata masyarakat,” kata Sofwan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/10/2026).
Menurutnya, data yang berkualitas tidak hanya meningkatkan efisiensi negara tetapi juga kepekaan pemerintah. “Data juga membantu pemerintah melihat yang selama ini luput, mendengar yang selama ini tidak terdengar, dan menjangkau yang selama ini tertinggal dan diabaikan,” ujarnya.
Sofwan menilai persoalan data nasional bukan hanya sebatas masalah teknis administrasi. Ia menyoroti data yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga seringkali tidak memiliki standar yang sama, tidak sinkron, bahkan saling bertentangan. Hal ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas kebijakan dan penggunaan anggaran negara.
“Tanpa data yang terpercaya, kebijakan yang baik pun dapat jatuh di tempat yang salah. Anggaran negara yang dipungut dari keringat rakyat akan habis menguap pada program yang salah sasaran. Keberpihakan kepada rakyat dimulai dari kejujuran data,” tegas Sofwan.
Ia menambahkan bahwa Satu Data Indonesia tidak boleh hanya dipahami sebagai penyatuan sistem digital atau basis data antarlembaga. Integrasi data harus berdampak nyata pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. “Satu Data Indonesia adalah ikhtiar untuk menyatukan cara negara membaca realitas bangsa, agar pembangunan tidak berjalan dalam perkiraan, pelayanan publik tidak bertumpu pada asumsi, dan kebijakan tidak kehilangan wajah kemanusiaannya,” kata Sofwan.
Keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia, kata Sofwan, harus diukur dari dampaknya terhadap masyarakat. Ia berharap data yang terintegrasi dapat meningkatkan akurasi program pemerintah di berbagai sektor, termasuk bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan UMKM. “Data yang menuntun kebijakan, kebijakan yang menghadirkan kesejahteraan, dan kesejahteraan yang berakar pada martabat manusia,” ujarnya.
Sofwan mengingatkan bahwa integrasi data nasional tidak boleh mengabaikan perlindungan data pribadi masyarakat. Sistem Satu Data Indonesia harus dilengkapi standar keamanan yang memadai untuk mencegah kebocoran, penyalahgunaan, maupun akses data yang tidak sesuai kewenangan. “Standardisasi Satu Data Indonesia tidak boleh mengurangi prinsip-prinsip universal hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi serta mewujudkan sistem keamanan data yang terstandar sehingga dapat mencegah kebocoran dan penyalahgunaan data,” kata Sofwan.
Lebih lanjut, Sofwan menyoroti pentingnya penyempurnaan data penerima bantuan sosial, pengelompokan desil kesejahteraan, dan data pengentasan kemiskinan. Ia mengusulkan agar data tersebut disempurnakan dengan sumber data primer yang terintegrasi secara real-time dengan data yang diproduksi Walidata Tingkat Desa/Kelurahan. “Hal ini penting untuk mencegah ketidaktepatan sasaran, menghilangkan tumpang tindih data antar-kementerian/lembaga, serta menjamin hak warga untuk melakukan koreksi atas data kemiskinan melalui mekanisme Musyawarah Desa/Kelurahan,” ujarnya.