Akademisi dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung, mengemukakan pandangannya bahwa koperasi memiliki potensi besar untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia menekankan agar koperasi tidak hanya dipandang sebagai sebuah institusi atau bangunan fisik semata, melainkan harus diwujudkan sebagai aksi bersama yang bertujuan menata ulang kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Menurut Rocky, semangat Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan ekonomi konstitusi melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) harus dimaknai sebagai sebuah transformasi ekonomi. Tujuannya adalah untuk meredam dominasi sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia mengakui adanya catatan perbaikan, namun isu-isu yang menjadi sorotan publik belakangan ini tidak seharusnya menghentikan upaya pengembangan koperasi di Indonesia.
Rocky mengingatkan bahwa koperasi merupakan lembaga ekonomi rakyat yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga keberadaannya mutlak harus terus dijalankan. Kekuatan koperasi, menurutnya, justru terletak pada gerakannya yang tumbuh dari kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan KDKMP perlu didorong sebagai gerakan bersama dengan pondasi yang kuat, bukan sekadar pembentukan kelembagaan.
“Sesuatu yang dibatasi institusi mengakibatkan kita berpura-pura dengan pikiran, saya nggak mau itu. Gerakan koperasi revolusi ekonomi Indonesia. Kantor koperasi yang dicatat publik. Jadi koperasi itu bukan bangunan tapi gerakan, hanya itu yang kita percaya bahwa revolusi bisa terjadi kalau itu sudah menjadi gerakan, kalau nggak ada gerakan tidak ada revolusi,” ujar Rocky dalam keterangannya pada Selasa (6/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Rocky dalam Diskusi Publik Pra Kongres Nasional Syarikat Islam (SI) ke-42 yang diselenggarakan di Jakarta pada Senin sore (5/10/2026). Ia menilai gagasan koperasi sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia, seperti semangat kebersamaan dan solidaritas yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Penguatan koperasi di tingkat desa dan kelurahan melalui KDKMP, dinilainya, dapat menjadi bagian dari upaya membangun ekonomi yang lebih berbasis pada kebutuhan dan kekuatan masyarakat.
Rocky juga menyoroti posisi koperasi dalam struktur perekonomian nasional yang telah diakui konstitusi, sejajar dengan korporasi dan BUMN. Namun, ia berpendapat bahwa koperasi selama ini belum mendapatkan penguatan yang sebanding dan lebih sering berada pada posisi menerima manfaat secara terbatas. “Konstitusi kita mengenal tiga player, korporasi, BUMN dan koperasi untuk menghasilkan solidaritas. Dalam praktiknya koperasi hanya menemukan tetesan CSR dari korporasi. Sejak Presiden Prabowo ini diubah, maka benar ini adalah transformasi ekonomi meski harus bertengkar dengan para pemilik modal,” jelasnya.
Menurut Rocky, penguatan KDKMP seharusnya mendapat dukungan negara agar gerakan koperasi memiliki fondasi yang kuat dan mampu berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan ini, KDKMP tidak hanya menjadi wadah kelembagaan, tetapi dapat berkembang sebagai gerakan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada solidaritas, kemandirian, dan penyelesaian persoalan ekonomi dari tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Rocky menegaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam gerakan koperasi merupakan wujud nyata pengejawantahan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya semua unsur negara untuk bersama-sama menjadikan koperasi sebagai pilar utama kekuatan ekonomi nasional. “Mulai dari sila pertama hingga kelima di dalam Pancasila, semuanya memiliki makna yang dalam yang relevan dengan apa yang terkandung di dalam nilai-nilai koperasi,” pungkasnya.
Acara tersebut dihadiri oleh Presiden Lajnah Tanfidziah & Pimpinan Pusat Syarikat Islam Hamdan Zoelva, Menteri Koperasi sekaligus Sekretaris Jenderal SI Ferry Juliantono, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus, Ketua LPEU MUI Mukhaer Pakkana, Ketua Pelaksana Kongres Nasional Majelis Tahkim SI ke-42 Yudhi Irsyadi Syafii, Pakar Ekonomi Syariah Anas Alhifni (Gus Anas), serta jajaran Pimpinan Pusat Syarikat Islam.