Jakarta – Polda Metro Jaya telah menyiapkan 3.983 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung di kawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, pada hari ini. Kesiapan ini dilakukan untuk memastikan penyampaian aspirasi berjalan aman dan tertib.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto merinci bahwa personel yang dikerahkan terdiri atas 3.219 anggota Polri, 255 personel TNI, 109 personel dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta, dan 400 personel pengamanan internal. Penempatan personel akan disesuaikan dengan karakter, lokasi, dan kebutuhan spesifik dari setiap kegiatan unjuk rasa.
“Pelayanan dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan aman dan tertib, sekaligus menjaga aktivitas warga lainnya tetap berjalan,” ujar Budi Hermanto dalam keterangannya pada Senin (5/10/2026).
Polda Metro Jaya mencatat bahwa hari ini terdapat 47 kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang tersebar di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Gedung DPR menjadi salah satu titik konsentrasi massa yang menjadi perhatian utama.
Budi Hermanto menekankan bahwa pelayanan kepolisian akan mengedepankan komunikasi yang baik, pendekatan persuasif, dan humanis. Seluruh personel juga diinstruksikan untuk bertindak secara profesional, prosedural, proporsional, dan terukur, dengan prioritas utama pada keselamatan semua pihak.
Selain di lokasi utama unjuk rasa, personel juga akan ditempatkan di jalur pergerakan massa, kawasan-kawasan strategis, serta titik-titik pengaturan lalu lintas. Sistem rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional, bergantung pada perkembangan kondisi arus kendaraan dan dinamika kegiatan di lapangan.
Masyarakat yang berencana melintas di sekitar area unjuk rasa diimbau untuk merencanakan perjalanan mereka lebih awal. Disarankan pula untuk mempertimbangkan jalur alternatif jika terjadi kepadatan lalu lintas dan mematuhi arahan dari petugas di lapangan.
“Silakan sampaikan aspirasi dengan tertib dan damai. Polri hadir sebagai penjaga demokrasi, melayani masyarakat yang menyampaikan pendapat sekaligus menjaga hak masyarakat lainnya untuk tetap beraktivitas dengan aman dan nyaman. Rekayasa lalu lintas dilakukan secara situasional sesuai kondisi di lapangan,” tutup Budi Hermanto.