JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, telah tiba di Arusha, Tanzania, untuk menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153. Agenda utamanya dalam forum internasional ini adalah mengikuti proses pemilihan Presiden IPU untuk periode 2026-2029.
Puan Maharani tiba di Arusha International Conference Centre pada Kamis (8/10/2026) untuk menghadiri 153rd IPU Assembly and Related Meetings. Ia didampingi oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, serta Anggota Komisi XII DPR RI, Shanty Alda Nathalia. Duta Besar RI untuk Tanzania, Tri Yogo Jatmiko, juga turut mendampingi delegasi Indonesia.
Salah satu agenda penting dalam Sidang Umum IPU ke-153 adalah pemilihan Presiden IPU ke-32. Jabatan Presiden IPU saat ini dipegang oleh Tulia Ackson dari Tanzania.
Sebelum mengikuti pemilihan, Puan Maharani berpartisipasi dalam agenda general debate. Dalam sesi tersebut, para ketua parlemen dari negara-negara anggota IPU menyampaikan pandangan dan perspektif masing-masing.
“Izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan apresiasi saya kepada Parlemen Tanzania dan IPU atas penyelenggaraan Sidang ini, dan atas keramahan yang diberikan kepada kita semua di Arusha,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya.
Sidang Umum IPU ke-153 mengusung tema utama ‘Meningkatkan Tata Kelola yang Baik dan Memberdayakan Masyarakat melalui Inklusivitas, Kepercayaan, dan Peluang bagi Semua’.
Menanggapi tema tersebut, Puan Maharani menyampaikan pandangannya. “Sejalan dengan tema sidang tahun ini, izinkan saya memulai dengan sebuah gagasan mendasar yaitu tata kelola pemerintahan yang baik haruslah tata kelola pemerintahan yang adil,” tuturnya.
Ia melanjutkan, “Demokrasi harus memberikan kemampuan nyata kepada rakyat untuk membantu membentuk arah kebijakan, mengamankan bagian yang adil dari kemajuan, dan mengubah kehidupan mereka.”
Menurut Puan, pemerintahan yang efisien, tertib, transparan, dan efektif memang penting, namun hal tersebut hanyalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
“Dalam pengertian inilah tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat dipisahkan dari keadilan,” terang Puan.
“Ukuran keberhasilan suatu negara bukan hanya pertumbuhan, prosedur, atau kecanggihan kelembagaan, tetapi juga peningkatan kapasitas rakyat untuk menentukan masa depan mereka sendiri,” sambungnya.
Puan menilai bahwa tata kelola pemerintahan yang adil seharusnya mampu memperluas partisipasi masyarakat, memperkuat akuntabilitas kekuasaan, serta memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya nasional benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
“Sejarah telah menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dapat berubah menjadi kekuatan politik, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk melanggengkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi,” ungkap Puan.
Ia menambahkan, “Akibatnya, demokrasi politik tidak akan pernah benar-benar substantif jika kekuatan ekonomi terkonsentrasi sedemikian rupa sehingga suara minoritas kecil menjadi jauh lebih menentukan daripada suara masyarakat umum.”
Puan menegaskan bahwa parlemen memegang posisi strategis dalam memastikan aspirasi rakyat diterjemahkan ke dalam legislasi, alokasi anggaran, fungsi pengawasan, dan kebijakan publik.
“Legitimasi demokrasi tidak berakhir ketika pemilihan umum selesai. Hal itu harus terus diperbarui melalui keputusan negara yang adil, transparan, dan akuntabel, serta memberikan hasil nyata bagi rakyat,” tegas Puan.
Selain mengikuti agenda sidang, Puan Maharani juga telah bertemu dengan tiga kandidat lain yang turut bersaing memperebutkan posisi Presiden IPU ke-32. Ketiga kandidat tersebut adalah Sahiba Gafarova, Ketua Parlemen Azerbaijan; Milton Dick, Ketua DPR Australia; dan Rojo Edwards Silva, Senator Parlemen Chile.
Pemungutan suara untuk pemilihan Presiden IPU dijadwalkan akan digelar pada Jumat (9/10).
Lebih lanjut, Puan juga memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pimpinan parlemen dari negara-negara anggota IPU lainnya, termasuk perwakilan dari Thailand dan Georgia.