JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, turut serta dalam Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly and Related Meetings ke-153 yang diselenggarakan di Arusha International Conference Centre, Arusha, Tanzania. Dalam forum parlemen dunia tersebut, Puan Maharani menyampaikan pandangannya mengenai esensi demokrasi yang seharusnya berfokus pada pemberdayaan rakyat.
Puan Maharani menyampaikan pandangannya dalam agenda general debate IPU, di mana para ketua parlemen dari negara-negara anggota bergantian menyampaikan pandangan mereka. Sidang Umum IPU kali ini mengusung tema utama ‘Meningkatkan Tata Kelola yang Baik dan Memberdayakan Masyarakat melalui Inklusivitas, Kepercayaan, dan Peluang bagi Semua’.
Di hadapan para pimpinan IPU dan delegasi ketua parlemen dunia, Puan Maharani menguraikan empat tanggung jawab krusial parlemen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil. “Pertama, legislasi harus menetapkan aturan yang adil dan mencegah konsentrasi kekuasaan yang tidak terkendali, baik politik maupun ekonomi. Kedua, kebijakan anggaran harus memastikan bahwa dana publik berfungsi sebagai instrumen yang benar-benar untuk menyamakan kesempatan, mengurangi ketidaksetaraan, dan meningkatkan kemampuan rakyat,” jelasnya.
Selanjutnya, Puan memaparkan poin ketiga, yaitu bagaimana fungsi pengawasan parlemen harus memastikan bahwa seluruh otoritas pemerintahan beroperasi sesuai koridor hukum dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Keempat, fungsi perwakilan harus memastikan bahwa suara rakyat hadir sebelum keputusan dibuat, bukan hanya didengar setelah keputusan diselesaikan,” tegasnya.
Puan Maharani mengingatkan bahwa tugas parlemen tidak hanya sebatas menghasilkan kebijakan yang terlihat baik di atas kertas. “Tetapi untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dalam kehidupan rakyat,” katanya.
Di sisi lain, Puan mengakui adanya ketegangan yang tak terhindarkan antara demokrasi, kedaulatan nasional, dengan geoekonomi dan geopolitik global. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kerja sama internasional yang sehat. “Khususnya, kerja sama yang sehat dan tidak menghilangkan hak bangsa dan negara untuk menentukan pilihan pembangunan mereka sendiri sesuai dengan kepentingan rakyat mereka,” ujarnya.
Menurut Puan, kedaulatan nasional dan solidaritas internasional bukanlah konsep yang saling bertentangan. Sebaliknya, negara-negara yang berdaulat dan setara justru menjadi fondasi bagi kerja sama internasional yang adil. “Dengan demikian, demokrasi tidak hanya harus ada di dalam negara. Demokrasi juga harus ada di antara negara-negara. Tata kelola global harus menyediakan ruang yang lebih adil bagi bangsa-bangsa, besar atau kecil, negara maju atau negara berkembang,” paparnya.
Puan Maharani menilai bahwa keputusan global terkait perdagangan, keuangan, teknologi, iklim, kesehatan, dan keamanan tidak boleh hanya mencerminkan kepentingan kekuatan ekonomi atau geopolitik tertentu. “Keputusan tersebut harus mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan dan kepentingan kemanusiaan bersama. Di sinilah parlemen dunia memiliki tanggung jawab bersama,” jelasnya.
Ia menambahkan, “Kita harus memastikan bahwa globalisasi tidak memisahkan ekonomi dari demokrasi, teknologi dari etika, pertumbuhan dari keadilan, atau kekuasaan dari akuntabilitas.”
Melalui forum IPU, Puan meyakini parlemen dunia dapat memperkuat kerja sama antar-parlemen demi mewujudkan tatanan global yang tidak hanya lebih terhubung, tetapi juga lebih demokratis, adil, dan manusiawi. “Pada akhirnya, tata pemerintahan yang baik bukanlah tujuan akhir. Tujuan utamanya adalah rakyat, keadilan, martabat, dan kemampuan rakyat untuk menentukan masa depan mereka sendiri,” sebutnya.
Puan Maharani menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup sekadar memberikan hak pilih kepada rakyat. “Demokrasi harus memberdayakan rakyat untuk mengubah kehidupan mereka. Pembangunan tidaklah cukup jika hanya menghasilkan pertumbuhan, pembangunan harus memperluas peluang, mengurangi ketimpangan, dan mewujudkan kemakmuran bersama,” papar Puan.
Oleh karena itu, Puan menyatakan bahwa tolok ukur tata kelola pemerintahan yang baik pada dasarnya sederhana namun mendasar. “Apakah suara rakyat didengar, apakah hak-hak mereka dilindungi, dan apakah kekuasaan tunduk pada pengawasan? Apakah rakyat memiliki kesempatan yang adil untuk memperbaiki kehidupan mereka, dan apakah bangsa ini memiliki kedaulatan untuk menentukan masa depannya sendiri?” tanyanya.
Puan kembali menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik adalah tata kelola yang berkeadilan, yakni tata kelola yang mampu mengubah kedaulatan rakyat menjadi kesejahteraan rakyat. Atas nama DPR RI, Puan Maharani menyerukan kepada seluruh parlemen anggota IPU untuk bekerja sama membangun tatanan dunia yang lebih baik, makmur, adil, dan manusiawi. “Sebuah tatanan yang menempatkan kemanusiaan dan kesejahteraan bersama sebagai inti hubungan antarnegara, serta menghormati martabat dan kedaulatan setiap bangsa,” tegasnya.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, melaporkan bahwa kehadiran Puan Maharani di Sidang Umum IPU ke-153 disambut hangat oleh para delegasi. Sejumlah anggota parlemen negara sahabat memberikan apresiasi atas pandangan yang disampaikan Puan. “Contohnya saat setelah pidato, Ibu Ketua DPR disambut oleh delegasi Iran yang menyatakan menghargai pidato beliau yang inspiratif dan merefleksikan keadilan sosial dan demokrasi ekonomi,” ujar Irine.
Irine menambahkan, “Lalu saat hendak meninggalkan ruang acara karena akan melakukan pertemuan bilateral, Ibu Ketua dicegat oleh beberapa delegasi seraya mengucapkan terima kasih atas dukungan resolusi Nepal dan bahan pidato beliau.”
Selain membawa isu diplomasi Indonesia, kehadiran Puan di Tanzania juga terkait dengan pemilihan Presiden IPU yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Terdapat tiga calon Presiden IPU, di mana dua di antaranya, dari Azerbaijan dan Australia, memiliki hubungan dekat dengan Indonesia. Puan akan mendengarkan visi misi dan menemui semua calon sebelum pemungutan suara. “Partisipasi Ketua DPR RI Puan Maharani dalam IPU Assembly ke-153 didorong oleh peristiwa tiga tahun sekali pemilihan Presiden IPU untuk masa jabatan 2026-2029,” jelas Irene.
Irene menjelaskan, kehadiran Ketua DPR merupakan bentuk dukungan solidaritas kepada para calon Presiden dalam proses pemilihan tersebut. “Selain menyaksikan dan turut dalam pemungutan suara, kehadiran Ketua DPR merupakan dukungan solidaritas kepada para calon Presiden dalam proses pemilihan Presiden IPU tersebut,” pungkasnya.
Dalam acara tersebut turut hadir pula Wakil Ketua BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, Anggota Komisi XII DPR RI Shanty Alda Nathalia, dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Tanzania, Tri Yogo Jatmiko.