JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) guna membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung secara hybrid dari Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan pentingnya pengerahan seluruh sumber daya yang ada untuk mempercepat upaya pemadaman.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden meminta agar upaya penanganan karhutla terus diperkuat. “Presiden meminta agar upaya penanganan karhutla terus diperkuat dan seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman serta mencegah meluasnya kebakaran,” ujar Teddy dalam keterangannya pada Senin (12/10/2026).
Dalam rapat tersebut, dilaporkan pula perkembangan terkini dan langkah-langkah strategis yang telah dan akan diambil dalam penanganan karhutla. Perhatian utama saat ini terfokus pada dua provinsi yang paling terdampak, yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan.
“Berdasarkan laporan Kepala BNPB, di 6 provinsi paling terdampak karhutla masih terdapat sekitar 639 hektare lahan yang dalam proses pemadaman. Saat ini fokus utama tertuju pada 2 provinsi yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan,” jelas Teddy.
Pemerintah telah mengerahkan lebih dari 60.000 personel gabungan untuk operasi pemadaman melalui jalur darat, yang dilaporkan memiliki tingkat keberhasilan pemadaman mencapai 80 persen. Selain itu, operasi udara melalui teknik water bombing juga terus digencarkan untuk mempercepat proses pemadaman di berbagai wilayah.
“Operasi darat didukung lebih dari 60.177 personel gabungan, dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Operasi udara melalui water bombing di sejumlah wilayah juga terus dilakukan untuk mempercepat pemadaman,” urainya.
Sementara itu, kondisi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang lebih positif. Optimalisasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus dilakukan, seiring dengan perkiraan awal musim hujan yang diprediksi mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.
Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet, di antaranya Menko Polhukam Dudung Abdurachman, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menko PMK Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, serta calon Kepala Badan Pengelola Gambut dan Manggrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko. Turut hadir secara virtual Kepala BNPB Letjen Suharyanto, Gubernur Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah, serta Pangdam dan Kapolda dari kedua provinsi tersebut.