Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) XI yang bertepatan dengan pameran ALLPRINT 2026 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta. Acara ini menjadi harapan besar bagi pelaku industri percetakan nasional untuk memperkuat posisinya di dalam negeri, terutama dalam menghadapi gempuran produk impor yang seringkali ditawarkan dengan harga lebih rendah.
Ketua DPP PPGI, Ahmad Mughira Nurhani, menyatakan bahwa Munas XI ini merupakan momentum penting bagi para pelaku percetakan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai perkembangan mesin grafika. Selain itu, acara ini juga diharapkan dapat membantu mereka dalam menentukan pilihan investasi yang tepat, selaras dengan kebutuhan bisnis dan prinsip keberlanjutan.
“Dengan semangat kebersamaan dan visi yang berorientasi ke masa depan, Musyawarah Nasional XI diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkokoh kolaborasi, mempercepat transformasi, serta meneguhkan kemandirian dan daya saing industri grafika nasional,” ujar Ahmad Mughira dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/10/2026).
PPGI sendiri berada di bawah binaan Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Dukungan dari kementerian ini diharapkan dapat membantu penyusunan program kerja PPGI ke depan.
Citra Rapati, Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan pada Direktorat Jenderal Industri Agro Kemenperin, menegaskan bahwa kolaborasi antara asosiasi, pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah sangat krusial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat daya saing industri grafika nasional.
“Kami dari Kementerian Perindustrian sangat mendukung menetapkan langkah-langkah program kerja kedepannya seperti apa, kita harus berkolaborasi bersinergi antara asosiasi, pengusaha, akademisi dan kami dari pemerintah,” ucap Citra.
Lebih lanjut, Citra menjelaskan adanya program insentif yang dapat mencakup hingga 35 persen dari harga pembelian. Program ini memiliki target Rp3,2 miliar dengan nilai reimbursement maksimal Rp1 miliar per perusahaan agro, asalkan nilai pembelian mesin minimal Rp300 juta. Program ini dikhususkan untuk sektor hasil hutan dan perkebunan guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Sarah Sadiqa, yang turut membuka Munas XI, menyampaikan bahwa pemerintah memiliki berbagai kanal untuk pengadaan barang dan jasa, salah satunya adalah katalog elektronik. Ia mendorong perusahaan percetakan untuk memanfaatkan kanal ini agar kebutuhan pemerintah dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri.
“Kami sendiri dipengadaan sudah memiliki beberapa cara dan channel yang paling umum yaitu katalog elektronik yang diharapkan bisa terus diisi oleh semua pelaku usaha sehingga kebutuhan pemerintah sangat besar yang gapnya itu harus kita penuhi, kita sudah ciptakan jalanya, dan dari Munas ini bisa menghasilkan program yang konkret bagaimana bisa bersama-sama dengan pemerintah bisa memenuhi harapan dari masyarakat,” jelas Sarah.
Diketahui, sekitar 90 persen perusahaan percetakan di Indonesia adalah usaha kecil dan menengah (UKM) yang sebagian besar masih dikelola langsung oleh pemiliknya. Kehadiran LKPP dalam Munas XI PPGI diharapkan dapat memberikan wawasan dan arahan strategis bagi para pelaku usaha agar dapat berpartisipasi optimal dalam sistem pengadaan nasional.
Penguatan kapasitas perusahaan percetakan nasional ini dinilai akan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.