Jakarta – Massa buruh menggelar unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Polda Metro Jaya menyatakan akan mengedepankan pendekatan dialogis dalam memberikan pelayanan terhadap para peserta aksi.
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan bahwa komunikasi antara petugas kepolisian dan peserta aksi terus dibangun. Tujuannya adalah agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara aman dan tertib, tanpa mengabaikan aktivitas masyarakat lainnya.
“Penyampaian pendapat merupakan bagian dari ruang demokrasi. Polri hadir memberikan pelayanan agar aspirasi dapat disampaikan dengan aman dan tertib, sekaligus memastikan hak masyarakat lainnya untuk beraktivitas tetap terjaga,” ujar Kombes Budi pada Selasa (6/10/2026).
Personel yang bertugas di lapangan akan mengedepankan komunikasi dengan koordinator aksi. Selain itu, pengaturan di lapangan akan dilakukan secara situasional, menyesuaikan perkembangan kegiatan dan kondisi lalu lintas di sekitar kawasan DPR/MPR RI.
“Yang kita kedepankan adalah komunikasi dan sikap saling menghormati. Polisi bersama masyarakat menjaga agar ruang demokrasi tetap aman, tertib, dan sejuk, dengan keselamatan seluruh pihak sebagai prioritas,” jelasnya.
11 Ribu Personel Disiagakan
Sejumlah elemen buruh melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR/MPR RI. Polda Metro Jaya telah menyiapkan ribuan personel untuk memberikan pelayanan dan pengamanan unjuk rasa agar berjalan aman dan tertib.
Karoops Polda Metro Jaya Brigjen La Ode Aries El Fathar memimpin apel pasukan pengamanan unjuk rasa di DPR pada pagi hari. Brigjen La Ode menekankan bahwa pelaksanaan tugas mengedepankan pendekatan humanis, dialogis, dan terukur, dengan mengutamakan keselamatan seluruh pihak.
Ia menambahkan bahwa penyampaian pendapat merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati. Kepolisian hadir untuk memberikan pelayanan sekaligus memastikan aktivitas masyarakat lainnya tetap dapat berjalan.
“Tugas kita adalah melayani dan memastikan penyampaian aspirasi berjalan aman dan tertib, sementara aktivitas masyarakat lainnya tetap dapat berlangsung dengan baik,” ujar Brigjen La Ode.
Sebanyak 11.261 personel ditempatkan di kawasan DPR/MPR RI. Selain itu, disiapkan 2.055 personel yang bertugas untuk pengaturan lalu lintas di kawasan kegiatan unjuk rasa dan area sekitarnya.