JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menekankan pentingnya penguatan jaringan transmisi listrik sebagai fondasi utama keberhasilan transisi energi di Indonesia. Ia menyatakan bahwa pembangunan pembangkit energi terbarukan harus berjalan seiring dengan infrastruktur transmisi yang memadai agar potensi energi bersih dapat dimanfaatkan secara optimal demi memperkuat ketahanan energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Pernyataan ini disampaikan Eddy saat menjadi pembicara dalam Panel Discussion Indonesia-Japan Track 1.5 Dialogue on Transmission Cooperation yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) berkolaborasi dengan Institute of Energy Economics Japan (IEEJ) di Tokyo.
“Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar, mencapai sekitar 3.300 gigawatt. Namun, potensi energi terbarukan kita tersebar di berbagai wilayah, sementara pusat permintaan listrik dan aktivitas industri cenderung terkonsentrasi di beberapa kawasan. Tanpa jaringan transmisi yang kuat, potensi energi bersih ini tidak akan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi secara maksimal,” jelas Eddy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/10/2026).
Ia menambahkan bahwa transisi energi merupakan agenda krusial tidak hanya untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029, serta memperkuat ketahanan energi dan daya saing industri nasional.
Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, Indonesia menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt. Rinciannya mencakup 42,6 gigawatt dari energi terbarukan dan 10,3 gigawatt untuk penyimpanan energi berbasis baterai.
Total kebutuhan investasi di sektor ketenagalistrikan diproyeksikan mencapai sekitar US$ 190 miliar. Dari jumlah tersebut, US$ 27 miliar dialokasikan khusus untuk pengembangan sektor transmisi. Selain itu, Indonesia juga merencanakan pembangunan super grid sepanjang kurang lebih 48.000 kilometer sirkuit dalam satu dekade ke depan, yang bertujuan menghubungkan sumber-sumber energi terbarukan dengan pusat-pusat permintaan listrik.
Namun, Eddy menyoroti adanya kesenjangan signifikan antara kebutuhan investasi transmisi dengan realisasi yang ada. Kebutuhan investasi tahunan diperkirakan mencapai US$ 2,4 miliar, sementara realisasi investasi sejak 2019 baru berkisar US$ 1,4 miliar per tahun. Pada tahun 2025, realisasi pembangunan transmisi diprediksi hanya mencapai sekitar seperempat dari target yang telah ditetapkan.
“Permasalahan utamanya bukan hanya soal ketersediaan modal, melainkan bagaimana membuat investasi transmisi menjadi layak secara komersial. Para investor membutuhkan kepastian pendapatan, model bisnis yang jelas, serta regulasi yang memberikan kepastian hukum,” tegasnya.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Eddy mendorong penerapan mekanisme pemanfaatan bersama jaringan transmisi atau Joint Transmission Network Utilisation (PBJT). Ia juga mengusulkan pembentukan entitas khusus transmisi di lingkungan PT PLN (Persero), serta percepatan penyelesaian masalah pembebasan lahan dan perizinan. Langkah-langkah ini dinilai penting untuk membuka ruang partisipasi bagi investor institusi dan sektor swasta.
Eddy menegaskan bahwa parlemen memiliki peran vital dalam memperkuat kepastian hukum melalui agenda legislasi di sektor ketenagalistrikan, energi baru dan terbarukan, serta pengelolaan perubahan iklim.
Di sisi lain, Eddy memandang Jepang sebagai mitra strategis yang dapat berkontribusi signifikan dalam mempercepat pembangunan transmisi di Indonesia. Dukungan tersebut dapat berupa transfer teknologi, penguatan kapasitas regulasi, dan penyediaan pembiayaan.
Salah satu peluang strategis yang dapat dijajaki adalah pemanfaatan teknologi high-voltage direct current (HVDC) untuk mendukung rencana interkoneksi antara Sumatra dan Jawa dengan kapasitas 500 kV. Indonesia juga berpeluang memperkuat sinergi pembiayaan melalui lembaga seperti Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Japan International Cooperation Agency (JICA), serta kolaborasi dengan Danantara dan investor swasta lainnya.
“Indonesia dan Jepang telah memiliki fondasi kerja sama energi yang kuat. Kita perlu terus memperdalam kemitraan ini agar dukungan teknologi dan pembiayaan dapat mengakselerasi pembangunan transmisi, memperkuat ketahanan energi, sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional,” pungkas Eddy.