Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hak-hak pekerja serta memperluas akses kesempatan kerja bagi masyarakat yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Upaya ini dilakukan sebagai respons terhadap data Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat 13.044 pekerja di Jawa Barat terdampak PHK antara Januari hingga September 2026.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar, menyatakan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, koordinasi dan deteksi dini diperkuat untuk mencegah potensi konflik hubungan industrial.
Penyelesaian permasalahan hubungan industrial diupayakan melalui jalur dialog. Kim Fajar menambahkan bahwa Pemprov Jabar juga berkoordinasi erat dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan pekerja yang terkena PHK dapat terus mengakses manfaat jaminan sosial. “Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan turut dilakukan untuk mendukung akses pekerja terhadap manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Kim dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/10/2026).
Selain perlindungan, Pemprov Jabar aktif membantu para pencari kerja mendapatkan peluang baru. Salah satu inisiatifnya adalah aplikasi Nyari Gawe, sebuah platform yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Hingga 9 Oktober 2026, aplikasi ini telah diikuti oleh 704.121 pencari kerja dan 714 perusahaan, dengan menyediakan 24.085 lowongan kerja dan mencatat 1.209 pelamar berhasil diterima.
Program Bursa Kerja Online yang disiarkan langsung melalui akun TikTok Gubernur Jawa Barat, @dedimulyadiofficial, juga menjadi sarana lain untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Hingga 9 Oktober 2026, program ini telah berjalan dalam empat edisi, melibatkan 89 perusahaan, dan menawarkan 5.768 lowongan pekerjaan.
Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja, Pemprov Jabar juga mendorong peningkatan keterampilan melalui berbagai pelatihan berbasis kejuruan. Bidang pelatihan yang ditawarkan meliputi otomotif, menjahit, barista, pengelasan, manufaktur, operator forklift, dan pembuatan konten digital. Pelatihan ini juga dijangkau melalui Mobile Training Unit.
Lebih lanjut, Pemprov Jabar mengembangkan program pelatihan kewirausahaan sebagai alternatif bagi pekerja terdampak PHK dan pencari kerja lainnya untuk membangun usaha mandiri.