Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk tidak memberikan izin penyelenggaraan konser bagi musisi asal Amerika Serikat, Israel Houghton, beserta grup musiknya, Israel and New Breed. Keputusan ini diambil karena adanya kekhawatiran bahwa konser tersebut akan disusupi dengan pernyataan dukungan terhadap Israel. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menyatakan bahwa posisi Indonesia sangat jelas dalam menentang segala bentuk genosida dan penjajahan yang dilakukan oleh zionis Israel. “Indonesia konsisten mendukung Palestina Merdeka, lepas dari penjajahan,” ujar Niam kepada wartawan pada Senin (5/10/2026).
Niam menambahkan bahwa salah satu bentuk dukungan terhadap Palestina adalah dengan memutus hubungan dengan pihak-pihak yang terafiliasi mendukung Israel. Ia khawatir konser tersebut justru akan menjadi ajang provokasi. “Ini tindakan provokatif dan ini bisa berdampak pada instabilitas nasional, kegaduhan publik, menodai komitmen bangsa menentang zionis Israel, dan mencoreng citra publik di dalam relasi global,” jelasnya.
Oleh karena itu, Niam menekankan bahwa acara tersebut harus dicegah dan dilarang. Ia juga menyampaikan bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa yang mengimbau umat Islam di Indonesia untuk memberikan dukungan bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina. “Karenanya harus dicegah dan dilarang. Inisiatornya perlu diusut, diinvestigasi. MUI telah menetapkan fatwa terkait dukungan pada perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina,” tegasnya.
Pemerintah Pastikan Tak Beri Izin
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Impipas), Yusril Ihza Mahendra, mengkonfirmasi bahwa izin untuk konser Israel Houghton dan Israel & New Breed tidak akan dikeluarkan oleh pemerintah.
“Pertama-tama, kami ingin menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengizinkan rencana pertunjukan musisi asal Amerika Serikat, Israel Houghton, bersama grup musik Israel and New Breed di Indonesia,” ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (5/10).
Yusril menjelaskan bahwa konser tersebut awalnya direncanakan di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, sebelum ada rencana pemindahan lokasi. Namun, berdasarkan koordinasi lintas kementerian dan kepolisian, belum ada pengajuan izin resmi dari pihak panitia.
“Jadi meskipun ada juga permintaan dari beberapa tokoh supaya pemerintah membatalkan izin pertunjukan musik ini, kami ingin tegaskan bahwa sampai hari ini belum pernah ada permohonan izin untuk melakukan pertunjukan itu di Jakarta,” ungkapnya.
Yusril menegaskan bahwa keputusan ini tidak didasarkan pada agama atau nama musisi yang mengandung kata ‘Israel’. Kekhawatiran utama pemerintah adalah kegiatan musik tersebut berpotensi disalahgunakan untuk kampanye politik yang mendukung Israel. “Tentu pemerintah tidak mempersoalkan agama yang bersangkutan atau nama yang bersangkutan yang ada ‘Israel’ di depannya. Tapi yang menjadi concern pemerintah adalah kegiatan musik ini ditengarai dimanfaatkan untuk melakukan satu kampanye politik untuk mendukung Israel,” jelasnya.
Pemerintah memiliki temuan bahwa Israel Houghton kerap menyampaikan dukungan terhadap Israel dalam konsernya. Selain itu, pertimbangan keamanan juga menjadi faktor penting dalam penolakan izin ini. “Ya, jadi memang ditengarai dari beberapa show yang dilakukan di beberapa tempat di luar negeri, di sela-sela pertunjukan musik dan lagu itu, artis tersebut menyampaikan satu statement yang antara lain mengatakan ‘I stand with Israel’. Dan ini ucapan yang cukup sensitif ya,” tutup Yusril.