JAKARTA – Indonesia kini tidak lagi mengimpor tujuh komoditas pangan utama, sebuah pencapaian yang diraih di era Presiden Prabowo Subianto. Keberhasilan ini didorong oleh langkah cepat Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam menyederhanakan ratusan aturan yang sebelumnya dinilai ruwet dan menghambat produksi dalam negeri.
Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa salah satu mandat utama Kementerian Koordinator Bidang Pangan adalah memastikan seluruh program pemerintah berjalan efektif tanpa terhambat oleh tumpang tindih regulasi. “Menko Pangan itu tugasnya mengawal dan memastikan program ini berhasil. Itu tugas saya. Oleh karena itu banyak bottlenecking antara pemerintah daerah pusat atau antarkementerian,” ujar Zulhas dalam acara Zulhas Bikin Jelas.
Ia mencontohkan masalah distribusi pupuk yang selama ini menjadi kendala utama dalam upaya mencapai swasembada pangan. Pada masa sebelumnya, terdapat 145 aturan terkait pupuk yang menyebabkan penyerapan di tingkat petani menjadi sangat minim. “Misalnya saya ambil contoh, kenapa kita bisa cepat swasembada pangan? Kita pelajari masalahnya. Dulu, kenapa nggak pernah swasembada pangan? Wah, pupuk, kita lihat paparan pupuk, ruwet aturannya. Pupuk cuma terserap 6 juta ton di 2024,” ungkapnya.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, aturan-aturan yang tumpang tindih tersebut dipangkas secara drastis, menyederhanakan proses pengurusan distribusi pupuk. “Kita pelajari ada 145 aturan. Saya rapat di sini, tiga kali rapat, putus. Dari 145 aturan kita ubah menjadi tiga, tinggal tiga. Pupuk dari 6 juta menjadi terserap di 2025 9,5 juta. Apa yang terjadi? Produksi naik,” sambung Zulhas.
Selain pupuk, penyederhanaan regulasi juga menyasar perbaikan irigasi dan penyesuaian harga gabah petani. Sebelumnya, pembangunan irigasi terkendala oleh pembagian kewenangan antara bupati dan gubernur. Dengan revisi Perpres, pemerintah pusat kini dapat langsung terlibat dalam perbaikan irigasi. “Begitu juga harga gabah, dari Rp 5.500 kadar air 14, kita ubah menjadi harga Rp 6.500 any quality, nggak pakai kadar air. Petani harganya bagus, nggak repot. Sehingga dia nanam padinya bagus, naik produksi,” jelas Zulhas.
Langkah-langkah strategis ini diklaim telah membuahkan hasil nyata dalam peningkatan produksi beras nasional. Indonesia berhasil bergeser dari status pengimpor menjadi negara yang mengalami surplus beras. “Tahun 2025 kita surplus 4,2 juta. Tahun 2024 kita impor 4,5 juta,” ujarnya.
Upaya penguatan ekosistem pangan dan pertanian dari sektor hulu juga mendapat dukungan penuh dari kementerian teknis terkait. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan bahwa desa kini difokuskan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan penyangga ketahanan pangan nasional. “Zaman Pak Prabowo ini kan ada Asta Cita keenam tentang desa kan, membangun dari desa dan dari bawah. Ini dua kunci nih, pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan. Nah, dari Asta Cita keenam itu, saya sebagai Menteri Desa membuat program 12 aksi bangun desa, bangun Indonesia. Nah di situ ada Kopdes, ada BUMDes, ada Desa Ekspor, ada Desa Tematik, ada pemuda-pemudi bangun desa, kemudian desa bebas narkoba, semuanya kita buat. Desa ketahanan pangan, ketahanan air,” ungkap Yandri.
Yandri juga menekankan pentingnya mengurus desa untuk mencegah urbanisasi massal akibat terabaikannya potensi ekonomi pedesaan. “Saya ingin menyampaikan bahwa desa ini sangat penting kita urus. Karena kalau nggak diurus atau kita lengah dalam membuat bangunan yang kokoh di desa, maka kejadian di Jepang itu bisa jadi terjadi di Indonesia,” pungkasnya.