JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, angkat bicara mengenai narasi yang beredar di media sosial yang mengaitkan Ketua DPR RI Puan Maharani dengan polemik sidang ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK). Narasi tersebut menyebutkan Puan akan menggantikan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Deddy Sitorus meneruskan tautan berisi informasi mengenai narasi ‘Puan akan naik jadi Wakil Presiden menggantikan Gibran’ kepada wartawan. Ia menegaskan bahwa unggahan tersebut tidak benar dan justru dinilai sebagai upaya membelokkan isu dari proses hukum yang sedang berjalan.
“Menurut saya itu upaya terorganisir untuk memojokkan Mbak Puan dan PDI Perjuangan. Sebaiknya proses hukum di Mahkamah Konstitusi tidak dicemari dengan narasi sesat dan dipolitisasi untuk menggeser isu proses hukum konstitusional,” ujar Deddy kepada wartawan, Senin (5/10/2026).
Ia menambahkan bahwa masalah ijazah Wakil Presiden Gibran merupakan urusan murni penggugat di MK. Menurutnya, ada upaya dari pendukung Gibran untuk mencari simpati publik melalui narasi tersebut.
“Masalah ijazah Wapres itu murni urusan para penggugat, tidak ada kaitan dan kepentingan dengan Mbak Puan apalagi PDI Perjuangan,” jelas Deddy.
Deddy Sitorus menduga narasi tersebut adalah taktik untuk mendapatkan simpati publik. Ia menilai persoalan ijazah seharusnya dapat dibuktikan secara sederhana dari sisi hukum.
“Saya curiga ini upaya dari pendukung Wapres untuk mendapatkan simpati publik. Padahal ini masalah yang sangat substansial dan sederhana dari sisi hukum,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengkritik adanya narasi pengalihan isu yang membawa nama Puan Maharani. “Tinggal dibuktikan bahwa gugatan para pihak itu tidak benar, habis perkara. Tidak usah membangun narasi jahat untuk mengalihkan isu, memojokkan pihak lain dan membuat drama murahan untuk mendapatkan simpati,” pungkasnya.