JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menyelenggarakan Pekan Peduli Sampah Nasional yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 9 hingga 14 November 2026. Acara ini direncanakan serentak di seluruh Indonesia, dengan fokus utama di Jakarta dan melibatkan seluruh kader partai.
Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup DPP PDIP, Eriko Sotarduga, menyatakan bahwa acara ini memiliki target ambisius untuk memecahkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) pada tanggal 14 November. “Kita akan memecahkan rekor MURI nanti tanggal 14 November,” ujarnya dalam sebuah webinar di kawasan Clungup Mangrove Conservation (CMC) Tiga Warna, Malang Selatan, pada Sabtu (17/10/2026).
Gerakan ini difokuskan pada pengolahan sampah organik rumah tangga menjadi pupuk. Eriko menyoroti dampak negatif penggunaan pupuk kimia terhadap kualitas tanah. “Bapak-bapak tahu tidak apa efek samping dari pupuk kimia? Tanah menjadi keras,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Eriko mendorong penggunaan bio-decomposer dalam pengolahan sampah organik. “Kita tumpuk sampah organik di sana, bekas sisa makanan, daun-daunan dan lain-lain, tapi nanti harus diberikan namanya bio-decomposer untuk apa? Agar tidak bau dan proses itu menjadi lebih cepat,” terangnya.
Eriko juga mengaitkan gerakan ini dengan peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November. Ia mengajak masyarakat untuk menjadi pahlawan di lingkungan masing-masing dengan peduli terhadap sampah. “Kita bisa menjadi pahlawan di lingkungan kita masing-masing,” katanya.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menambahkan bahwa puncak acara akan diisi dengan kegiatan pembersihan di ibu kota provinsi dan kabupaten. Kegiatan ini mencakup pemilahan sampah sebagai bagian dari gerakan “Merawat Pertiwi”. Sampah organik rumah tangga akan diolah di tingkat RT melalui program Tabungan Ekologis Berbasis Aksi (TEBA).
“Kita olah, kami akan membuat TEBA. TEBA itu sampah organik dimasukkan di situ. Bagi yang ikut webinar nanti yang perlu nanti kami berikan datanya. Termasuk diberikan biodekomposer agar sampahnya tidak berbau, sampah organik rumah tangga itu agar tidak berbau,” jelas Hasto.
Hasto juga menghubungkan isu pengelolaan sampah dengan kebijakan tata ruang dan moratorium hutan. Ia menekankan pentingnya menjaga kedaulatan pangan dengan mencegah konversi lahan pertanian. “Maka politik tata ruang, moratorium hutan-hutan kita harus dilakukan. Tidak boleh ada konversi lahan pertanian untuk kepentingan lain karena itu menyangkut masa depan anak cucu kita. Kita harus berdaulat di bidang pangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pekan Peduli Sampah Nasional ini diharapkan menjadi ajang berbagi pengalaman antara kepala daerah dari PDIP, termasuk mengenai pengelolaan lingkungan dan taman kota. “Termasuk Bu Risma di dalam mengelola sampah, mengelola lingkungan, membuat taman-taman kota, politik tata ruang, kemudian penggunaan teknologi,” ujar Hasto.
Dalam forum yang sama, penggerak lingkungan M Zamroni membagikan pengalamannya mengelola sampah sejak tahun 1999 melalui Tunas Hijau. Ia mengaku baru menyadari pentingnya pengelolaan sampah setelah mengikuti pertukaran pemuda ke Australia.
“90% masyarakat di Jawa Timur waktu itu masih buang sampah di sekitarnya, sembarangan. Kalau di sana susah, bahkan 99% buang sampah pada tempatnya,” ucap Zamroni, membandingkan kondisi di Indonesia dan Australia.
Sekembalinya dari Australia, Zamroni bersama timnya mulai mengedukasi warga untuk membuang sampah pada tempatnya, memperkenalkan kantong sampah pribadi, dan mengurangi penggunaan air minum kemasan sekali pakai. Sejak 2002, ia aktif melibatkan anak-anak dan remaja melalui program akademi Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup.
“Ada yang sejak pandemi bahkan 2020 itu satu anak dengan keluarganya itu mengolah sampah organik 125 kilogram dalam sehari. Di rumah,” ungkap Zamroni, memberikan contoh dampak positif program tersebut. Ia juga menyebutkan adanya siswa sekolah dasar yang berhasil mengolah 110 kilogram sampah organik per hari, setara dengan 3,3 ton per bulan.
Terkait dengan pengelolaan lingkungan di Surabaya, Zamroni sempat menyoroti kesulitan mencari lahan untuk penanaman pohon akibat mahalnya harga tanah. “Kalau Surabaya nanam pohon itu mahal. Ibaratnya kalau mau nanam pohon ya mesti seyogianya beli tanahnya juga. Kalau tanah di Surabaya kok ada Rp 2 juta per meter. Pohonnya murah Rp 25.000 tapi mau ditaruh dimana?” keluhnya.
Menanggapi hal tersebut, mantan Wali Kota Surabaya yang juga mengikuti webinar, Tri Rismaharini, langsung menawarkan solusi. “Kontak saya ya kalau butuh lahan untuk menanamnya, nanti ayo kita kerjakan bersama-sama,” ujar Risma, menunjukkan kesiapannya untuk membantu.