Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memiliki target ambisius untuk Mal Pelayanan Publik (MPP) di ibu kota. Ia berkeinginan agar berbagai dokumen penting masyarakat, mulai dari Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), hingga paspor, dapat dicetak langsung di lokasi MPP. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan proses dan menghemat waktu warga agar tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk menyelesaikan seluruh rangkaian layanan.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat melakukan peninjauan langsung di MPP Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Jumat (2/10/2026). Ia menekankan bahwa MPP merupakan garda terdepan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. “Saya berharap, salah satunya yang mungkin ditingkatkan adalah segera untuk pengurusan SIM itu bisa dilakukan di sini sampai selesai,” ujar Pramono.
Saat ini, proses pengurusan SIM di MPP memang sudah terbilang cepat, namun untuk pencetakannya masih harus dilakukan di tempat lain, yang memakan waktu sekitar 3-4 hari. “Kalau sekarang ini berkaitan dengan SIM adalah percetakannya di luar, sehingga menunggu 3-4 hari. Tetapi izinnya sendiri, pengurusannya di sini rata-rata saya tanya tadi hanya 5-10 menit sebenarnya selesai,” jelasnya.
Oleh karena itu, Pramono berharap proses pencetakan SIM dapat segera terintegrasi dan dilakukan langsung di MPP. Harapan serupa juga ditujukan untuk pencetakan paspor dan STNK. “Termasuk untuk pengurusan STNK, kemudian SIM, dan sebagainya. Jadi saya berharap untuk paspor, mudah-mudahan juga bisa dicetak di tempat ini,” tuturnya.
Dengan pencetakan dokumen yang dilakukan langsung di MPP, Pramono meyakini hal ini akan memangkas waktu tunggu warga secara signifikan dan memberikan kemudahan dalam mengakses layanan. “Ini merupakan sebagai wujud bahwa terintegrasi satu pintu betul-betul dilayani dalam satu pintu,” katanya.
Dalam evaluasinya, Pramono juga menyoroti beberapa kendala yang masih dihadapi di MPP, terutama terkait perizinan yang memerlukan persetujuan dari warga, seperti untuk izin restoran atau tempat kos. “Kenapa ada penolakan? Karena mungkin persetujuan dari warganya belum didapatkan. Nah, itulah yang sering kali di lapangan ada masalah, tetapi secara keseluruhan sebenarnya berjalan dengan baik,” ungkapnya.