Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) antarkementerian/lembaga (K/L) dan BUMN di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Pertemuan ini membahas persiapan kunjungan ke 107 titik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dijadwalkan serentak mulai Kamis, 15 Oktober 2026.
Ferry menjelaskan bahwa kunjungan ke 107 KDKMP ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan kesiapan operasionalnya dalam melayani masyarakat. Kunjungan ini akan menjadi sampel dari puluhan ribu KDKMP yang pembangunannya telah selesai, untuk memeriksa kesiapan seluruh perangkat dan kelengkapannya. Tujuannya adalah mendukung percepatan operasionalisasi KDKMP.
“Kita perlu ada posko untuk memastikan kelancaran semua penyaluran barang-barang kebutuhan masyarakat, khususnya barang bersubsidi, apakah ada hambatan atau tidak. Nanti secara harian akan dimonitor,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Rabu (14/10/2026).
Rakortas tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Turut hadir Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, serta sejumlah Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota, dan perwakilan Direksi BUMN.
Ferry menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi lintas K/L dan BUMN untuk keberhasilan operasionalisasi KDKMP. Ia berharap sinergi ini dapat terus dijaga secara berkelanjutan agar KDKMP menjadi instrumen utama penguatan ekonomi desa dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
“Bapak Presiden ingin agar KDKMP sudah bisa beroperasi sebanyak mungkin. Maka kita ingin melakukan percepatan penyaluran pupuk, gas LPG, beras SPHP, dan lainnya,” ucapnya.
Dalam skema operasionalnya, Agrinas mendapat penugasan mengoperasikan KDKMP selama dua tahun sebagai masa transisi berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2026. Penugasan ini mencakup pengelolaan SDM dan usaha, pencapaian target, pendampingan dan evaluasi, pengembangan sistem terintegrasi dengan Simkopdes, serta penyusunan laporan, SOP, target kinerja, dan tata kerja.
Sementara itu, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa mulai 15 Oktober 2026, pemerintah pusat akan melakukan kunjungan lapangan maraton ke KDKMP di berbagai wilayah Indonesia untuk memastikan kesiapan operasionalisasi.
Ditargetkan sebanyak 8.000 unit KDKMP dapat beroperasi pada akhir bulan ini. Oleh karena itu, kesiapan teknis dan nonteknis lainnya sangat dibutuhkan. Zulkifli menjelaskan bahwa pemerintah akan mulai memantau kesiapan barang dagangan serta sarana dan prasarana KDKMP agar operasionalisasinya dapat berjalan maksimal.
“Mulai besok akan dilakukan monitoring ke Kopdes ini, 8.000 dulu pertama, selama delapan hari ini akan ngecek terus, apa yang belum, apa yang sudah, ada yang sudah baik, ada yang belum,” tutupnya.