Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai garda terdepan dalam komunikasi strategis. Tujuannya adalah untuk memastikan efektivitas kebijakan publik dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program-program pemerintah.
Tito menekankan pentingnya dukungan dan legitimasi publik dalam sistem demokrasi. Ia menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan sangat dipengaruhi oleh pemberitaan media. “Persepsi publik untuk menyampaikan dukungan atau tidak, sangat dipengaruhi sekali oleh peran dari media,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (14/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat Rapat Koordinasi Orkestrasi Agenda Setting Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diselenggarakan secara hibrida. Dalam era digital, arus informasi yang deras menghadirkan tantangan baru, termasuk fenomena ‘firehose of falsehood’, di mana informasi bohong yang disebarkan secara masif dapat mengalahkan fakta yang disampaikan secara intensitas rendah. Hal ini berpotensi membuat masyarakat lebih mudah percaya pada berita palsu.
Oleh karena itu, komunikasi yang efektif menjadi kunci agar program-program positif pemerintah dapat menjangkau publik. Diskominfo di daerah berperan sebagai mitra penting pemerintah pusat dalam menyelaraskan narasi. “Sekarang dalam konteks daerah, pemerintahan daerah, (Dinas) Kominfo menjadi ujung tombak, salah satu mitra yang penting. Ini yang perlu teman-teman [Dinas] Kominfo pahami betul. Jadi, di Dinas Kominfo ini, kita harapkan bisa menyatu (narasinya),” jelas Tito.
Mendagri juga menyoroti pentingnya manajemen media yang sistematis, mencakup media konvensional maupun media sosial. Ia mendorong penguatan koordinasi antara Diskominfo provinsi dan kabupaten/kota dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Tujuannya agar pemberitaan mengenai program dan capaian daerah dapat memperkuat informasi dari pemerintah pusat. “Saya minta teman-teman Dinas Kominfo mendukung, memiliki saluran nantinya dengan Bakom, dan kami akan dukung Bakom melalui Puspen Kemendagri untuk meyakinkan bahwa teman-teman [Dinas] Kominfo betul-betul bisa paralel dengan pemberitaan-pemberitaan Bakom,” ungkapnya.
Tito menambahkan bahwa Pemda perlu memberikan perhatian lebih pada urusan komunikasi dan informatika. Ia mengidentifikasi bahwa urusan ini, sebagai pelayanan wajib non-dasar, berpotensi belum menjadi prioritas di beberapa daerah. Padahal, penguatan fungsi komunikasi publik krusial untuk membangun dukungan masyarakat terhadap program pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. “Harus kita memperkuat kehumasan. Makanya anggarannya pun, jumlah personelnya, peralatannya, kemudian juga jenjang kariernya, itu mendapat atensi, kita perbaiki, dijadikan prioritas,” tambahnya.
Selain dukungan anggaran, Tito menekankan pentingnya perencanaan penggunaan anggaran yang matang dan penempatan kepala Diskominfo yang kompeten di bidangnya. Hal ini dinilai vital agar pengelolaan komunikasi publik berjalan efektif dan sesuai kebutuhan pemerintahan. “Jadi dengan demikian orang yang mengawaki betul-betul orang yang memahami tentang urusan pekerjaan, komunikasi dan informasi,” tandasnya.
Sebagai informasi, Bakom RI mengusung tema ‘Dua Tahun Gerak Nyata’ untuk menandai dua tahun masa kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tema ini menjadi landasan dalam mengomunikasikan berbagai program dan capaian pemerintah kepada masyarakat. Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan serta perwakilan kepala Diskominfo dari seluruh Indonesia.