Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menggelar pertemuan untuk membahas sejumlah isu keuangan penting. Pembahasan mencakup anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera serta pemberian insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang berprestasi.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu fokus utama adalah pembiayaan untuk penanganan pascabencana Sumatera yang rencananya akan berlangsung hingga tahun 2028, sesuai dengan dokumen rencana induk. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) ini dijadwalkan berjalan dari tahun 2026 hingga 2028.
Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera, menyatakan optimisme terkait ketersediaan anggaran. “Kita sudah melakukan diskusi itu dengan Bapak Menteri Keuangan, alhamdulillah, insyaallah anggarannya tersedia,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10/2026).
Selain itu, pertemuan ini juga menyoroti daerah-daerah yang menghadapi kesulitan fiskal. Mendagri dan Menkeu berupaya mencari solusi konkret sekaligus mengidentifikasi daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah. Tito menambahkan bahwa tim teknis gabungan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri akan dibentuk untuk membahas solusi permasalahan tersebut, khususnya terkait pembiayaan belanja pegawai yang melebihi 40-50 persen.
Pembahasan mengenai insentif fiskal juga menjadi agenda penting. Insentif ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan prestasi berdasarkan berbagai kategori penilaian. Pemberian insentif ini diharapkan dapat menciptakan iklim kompetitif di antara para kepala daerah.
Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan pentingnya penyelesaian program rehab-rekon pascabencana Sumatera yang telah dianggarkan untuk tahun 2026. Ia juga menegaskan perlunya persiapan matang untuk kebutuhan dukungan program rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2027 dan 2028.
“Yang dianggarkan dan direncanakan tahun 2026, ini harus diselesaikan semuanya. Setelah itu kita juga membicarakan untuk 2027,” jelas Suahasil. Ia memastikan bahwa pihaknya terus memantau ketersediaan anggaran rehab-rekon pascabencana Sumatera sesuai dengan rencana induk untuk menjamin kelancaran seluruh program penanganan. “Tidak boleh ada pekerjaan yang menggantung atau nanti malah tidak selesai,” pungkasnya.