JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana melibatkan 25.000 mahasiswa dalam upaya penanganan persampahan di wilayah Bandung Raya. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan bahwa program ini merupakan hasil konsolidasi dengan berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat untuk bersinergi menangani urusan sampah dari sumbernya.
Mahasiswa yang terlibat akan turun ke lapangan selama tiga bulan, mulai Oktober 2026, untuk mengedukasi dan mendampingi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kegiatan ini akan dikonversi menjadi 10 Satuan Kredit Semester (SKS) bagi para mahasiswa, yang juga akan dibekali modul dan perangkat digital sebagai panduan pelaksanaan.
Program berskala besar ini merupakan pengembangan dari uji coba yang telah dilaksanakan di Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung. Dalam uji coba tersebut, sekitar 500 mahasiswa dilibatkan selama tiga bulan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pendampingan mahasiswa berhasil menurunkan timbulan sampah sekitar 20 persen dan meningkatkan pemilahan sampah hingga dua kali lipat.
Keberhasilan ini rencananya akan direplikasi ke sekira 52 kecamatan di kawasan Bandung Raya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan konsolidasi dengan para camat dan perguruan tinggi untuk mempersiapkan pelaksanaan program tersebut. “Targetnya adalah mengurangi sampah dari sumbernya hingga 20 persen. Jika target tersebut tercapai, dari sekitar 5.000 ton sampah yang dihasilkan Bandung Raya setiap hari, sekitar 1.000 ton dapat ditekan sebelum mencapai TPA Sarimukti,” tutur Herman Suryatman dalam keterangannya, Rabu (7/10/2026).
Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga mendorong optimalisasi fasilitas pengolahan sampah yang sudah tersedia di kabupaten dan kota di Bandung Raya. Berbagai fasilitas seperti TPS 3R, pemilahan, RDF, pengomposan, budidaya maggot, hingga teknologi pengolahan lainnya akan disesuaikan dengan karakteristik sampah dan kondisi wilayah masing-masing.
Herman menilai banyak fasilitas yang sebenarnya sudah tersedia namun belum bekerja secara optimal. Salah satu kendalanya adalah sampah yang masuk belum terpilah, sehingga teknologi pengolahan tertentu tidak dapat bekerja maksimal. Ia mencontohkan fasilitas budidaya maggot yang membutuhkan sampah organik terpilah. Ketika sampah masih bercampur dengan plastik dan material lain, fasilitas tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Sehebat apa pun teknologinya, kuncinya tetap human capital, sumber daya manusia. Urusan perilaku tidak seperti membalikkan telapak tangan, tetapi harus dilakukan,” katanya. Oleh karena itu, strategi Pemda Provinsi Jawa Barat mengedepankan dua pendekatan sekaligus, yaitu technology engineering dan social engineering. Teknologi terus dikembangkan, sementara perubahan perilaku masyarakat didorong secara masif melalui edukasi dan pendampingan langsung.
Seluruh langkah ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi Pemda Provinsi Jawa Barat untuk memperpanjang masa operasional TPA Sarimukti hingga Desember 2029. Hal ini sebelum pengolahan sampah menjadi energi listrik atau Waste to Energy (WTE) di TPPAS Legok Nangka resmi beroperasi penuh pada 2030 sebagai solusi jangka panjang. “Harapan Pak Gubernur, Sarimukti bisa operasional sampai Desember 2029. Kami sedang upayakan hulu, tengah dan hilir,” ujarnya.
Herman menambahkan, persoalan sampah di Bandung Raya tidak bisa lagi dipandang sebagai urusan pemerintah semata. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting karena sebagian besar persoalan bermula dari sumber sampah itu sendiri. Ia mencontohkan masih ditemukannya timbulan sampah di sejumlah titik yang disembunyikan, meskipun terlihat bersih. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan mengangkutnya dari satu tempat ke tempat lain.
“Tidak bisa kita main angkut-angkut terus tanpa penanganan komprehensif. Saatnya ada peran serta masyarakat dan semua komponen,” tegas Herman. Ia mengajak warga Bandung Raya untuk mulai mengurangi produksi sampah, memilah sampah sejak dari sumber, serta memanfaatkan sampah yang masih memiliki nilai guna. “Pemda sudah bergerak, perguruan tinggi bergerak, Pramuka bergerak. Ayo masyarakat juga bergerak,” katanya.
Menurut Herman, pengurangan 20 persen saja sudah akan memberikan dampak signifikan terhadap sistem pengelolaan sampah Bandung Raya. Jika partisipasi masyarakat semakin kuat, pengurangan tersebut bahkan dapat melampaui target. “Ini bukan lagi sekadar tugas dan fungsi. Ini sudah soal harga diri kita,” ungkap Herman.
Dengan strategi hulu, tengah, dan hilir yang dijalankan secara bersamaan, Pemda Provinsi Jawa Barat berharap ancaman krisis sampah Bandung Raya dapat dicegah. Pilihan penanganan sampah tidak bisa lagi ditunda, seluruh pihak harus bergerak sebelum persoalan sampah berubah menjadi ledakan yang sulit dikendalikan.