Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Desakan ini dilontarkan agar dukungan anggaran untuk penanganan karhutla dapat dimaksimalkan, termasuk untuk melindungi warga yang terdampak.
Daniel Johan menilai kondisi karhutla saat ini sudah dalam taraf darurat. Ia berpendapat bahwa penanganan harus dilakukan secara masif, meliputi upaya pemadaman kebakaran serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak bencana tersebut.
“Tetapkan status bencana karhutla sebagai bencana nasional, ini langkah yang harus ditempuh pemerintah saat ini. Agar anggaran bisa maksimal dialokasikan untuk mengatasi bencana ini termasuk kepada warga yang terdampak,” ujar Daniel kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).
Lebih lanjut, Daniel menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, khususnya bagi warga di wilayah pedalaman. Pemerintah diminta untuk memastikan ketersediaan berbagai kebutuhan esensial seperti masker, oksigen, layanan kesehatan, vitamin, air bersih, hingga pangan bagi warga yang terdampak.
Selain itu, Daniel juga meminta perhatian khusus pemerintah terhadap para relawan yang turut serta dalam upaya pemadaman kebakaran. Ia menyatakan bahwa para relawan yang telah meninggalkan keluarga dan mempertaruhkan nyawa mereka patut mendapatkan dukungan logistik serta perlengkapan keselamatan yang memadai.
“Termasuk perhatian kepada relawan warga biasa yang sudah meninggalkan keluarga dan mempertaruhkan nyawa mereka, pastikan makan dan minum mereka, seragam yang aman, masker, dan alat-alat perlengkapan pemadam, bahkan mereka layak dapat anggaran insentif,” tuturnya.
Daniel mengakui bahwa pemerintah pusat dan daerah telah berupaya melakukan sejumlah penanganan, seperti operasi water bombing, modifikasi cuaca, serta pemadaman dari darat. Namun, ia menggarisbawahi bahwa keterbatasan anggaran, sarana, dan prasarana masih menjadi kendala signifikan.
Ia juga menilai kondisi lahan gambut yang sangat kering dan terbakar hingga ke lapisan dalam semakin menyulitkan proses pemadaman.
“Pemerintah pusat dan daerah kita akui sudah melakukan upaya yang baik, tapi kali ini (tahun ini) sangat berat karena mitigasi antisipasi yang lemah sebelum kejadian, lahan gambut sudah sangat kering dan dalam sehingga sangat sulit dilakukan pemadaman,” jelas Daniel.
Meskipun demikian, Daniel menekankan bahwa upaya mitigasi sebelum kebakaran terjadi perlu menjadi perhatian serius untuk menekan dampak karhutla. Ia juga menyebutkan bahwa DPR mendukung penambahan anggaran untuk memperkuat penanganan kebakaran yang dinilainya sudah dalam kondisi darurat.
Daniel menambahkan bahwa DPR telah mendorong penetapan status bencana nasional sejak awal terjadinya kebakaran, namun pemerintah belum mengabulkannya hingga saat ini.
“Masyarakat tentu mendukung penuh kalau pemerintah ingin menetapkan status bencana karhutla menjadi bencana nasional, karena prioritas utama kita adalah keselamatan seluruh masyarakat Kalimantan, Sumatera dan daerah lain yang terdampak,” tegasnya.
Minta Korporasi Pelaku Karhutla Dihukum Berat
Selain penanganan darurat, Daniel Johan juga mendesak pemerintah untuk menindak tegas perusahaan yang terbukti menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha saja tidak cukup untuk memberikan efek jera.
Daniel berpendapat bahwa pemilik perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran harus mendapatkan hukuman berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Hukum berat bagi pelaku korporasi yang menjadi penyebab kebakaran, tidak hanya mencabut izin usaha tetapi pemilik perusahaan harus mendapat hukuman yang berat, hal ini untuk memastikan efek jera,” katanya.
Daniel mengingatkan bahwa dampak karhutla tidak hanya terbatas pada kerusakan lingkungan, tetapi juga mencakup isu kesehatan masyarakat, perekonomian, kehidupan sosial, hingga hubungan antarnegara.
Oleh karena itu, Daniel meminta pemerintah mengambil langkah tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, sekaligus memperkuat upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang di masa mendatang.