Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membeberkan kronologi bentrokan yang terjadi antara petugas Satpol PP dan pekerja proyek di kawasan Kolam Renang Bulungan, Jakarta Selatan. Insiden ini berawal dari upaya penertiban parkir liar.
Menurut laporan yang diterima Pramono langsung dari Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi, kericuhan yang terekam kamera dan beredar di media sosial itu bermula dari penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) dan parkir liar yang dinilai mengganggu ketertiban umum.
“Awalnya adalah ini merupakan penertiban terhadap PKL, parkir liar dan juga pedagang kaki lima yang sementara menggunakan lahan yang mengganggu ketertiban masyarakat,” ujar Pramono di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Senin (12/10/2026).
Dalam proses penertiban trotoar tersebut, petugas Satpol PP bersama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan tindakan terhadap kendaraan yang parkir sembarangan, termasuk mencabut pentil ban. Namun, situasi memanas ketika sejumlah pekerja proyek diduga melakukan provokasi.
“Dan ketika dilakukan di kolam renang Bulungan di daerah itu, kemudian bersama-sama dengan Dinas Perhubungan melakukan penertiban, mencabut pentil ban supaya orang tidak parkir sembarangan,” jelasnya.
Pramono melanjutkan, “Tetapi dalam suasana itu kemudian ada yang memprovokasi. Terutama para pekerja yang ada di tempat itu. Dan akibat provokasi itu kemudian ada bentrokan awal antara Dishub dengan para pekerja yang ada.”
Petugas Dishub kemudian dilaporkan mundur dari lokasi, namun beberapa orang masih mengejar petugas, termasuk anggota Satpol PP. Akibat kejadian tersebut, seorang anggota Satpol PP mengalami luka pemukulan menggunakan helm dan harus mendapatkan perawatan.
“Satpol PP tersebut akhirnya mendapatkan perawatan di Puskesmas Kelurahan Selong dan menerima enam jahitan,” ungkapnya.
Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak akan mentolerir tindakan premanisme terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas. Ia meminta agar proses hukum terhadap pihak yang terlibat tetap dilanjutkan.
“Tadi malam pun saya bilang bahwa kita enggak boleh kalah dengan premanisme yang dilakukan oleh siapa pun. Karena itu mereka sedang menjalankan tugas, maka saya minta untuk ditegakkan aturan main,” tegasnya.
Selain itu, Pramono juga mengungkapkan bahwa perwakilan manajemen proyek telah menemui pihak Kecamatan Kebayoran Baru untuk menyampaikan permohonan maaf dan berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Kendati demikian, permintaan maaf tersebut tidak menghentikan proses hukum.
“Saya minta proses hukumnya tetap ditegakkan,” katanya.
Ia kembali meluruskan bahwa petugas Dishub dan Satpol PP sedang melaksanakan penertiban parkir liar, bukan penertiban terhadap pedagang perempuan seperti isu yang beredar. “Tetapi sekali lagi saya minta untuk hal yang seperti ini hukum tetap ditegakkan, tetapi tentunya kita tetap membuka silaturahmi untuk itu,” pungkasnya.