JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) meluncurkan sistem registrasi ulang bantuan sosial (bansos) melalui platform digital bernama Perlinsos Digital. Langkah ini bertujuan untuk memutakhirkan dan memverifikasi data penerima agar penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa proses registrasi ulang akan memanfaatkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI), pengenalan wajah, dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini juga akan mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L).
Masyarakat dapat melakukan pendaftaran secara langsung melalui portal resmi https://perlinsos.kemensos.go.id/. “Dengan adanya registrasi ulang ini, kita akan mendapatkan data valid penerima bansos. Kita lebih mengetahui profil penerima bansos dibanding sebelum-sebelumnya,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (2/10/2026).
Gus Ipul menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemensos pada Rabu (30/9). Ia didampingi oleh Tenaga Ahli Mensos (TAM) Andy Kurniawan dan Agustinus Budi, serta Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin).
Data yang dikumpulkan dalam registrasi ulang ini mencakup nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, foto wajah, serta informasi aset. Seluruh data ini akan digunakan untuk membantu memverifikasi identitas dan menilai kelayakan calon penerima bansos.
Untuk mendukung kelancaran proses ini, Perlinsos Digital berkolaborasi dengan berbagai instansi. Data akan diintegrasikan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Badan Pusat Statistik RI (BPS), Kepolisian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI (ATR/BPN), serta PLN. Penggabungan data dari berbagai sumber ini akan menjadi dasar utama dalam penilaian kelayakan penerima.
“Dengan data yang sudah terintegrasi ini, maka web atau layanan digital yang disajikan nanti bisa menjawab secara langsung jika ada masyarakat yang mengajukan untuk memperoleh bansos,” jelas Gus Ipul. Ia menambahkan bahwa masyarakat dapat mengajukan diri atau anggota keluarga sebagai calon penerima, serta memeriksa dan mengoreksi data jika terdapat ketidaksesuaian.
Proses pengajuan dan perubahan data akan dijalankan berdasarkan sistem dan kriteria yang telah ditetapkan. “Dulu data tertutup, sekarang sesuai arahan Bapak Presiden data dibuka. Ada diskusi, perdebatan, ada usul dan menyanggah,” ungkap Gus Ipul, seraya berterima kasih atas partisipasi aktif masyarakat dalam menghadirkan data yang lebih akurat.
Untuk memperluas jangkauan dan mempercepat proses registrasi, Kemensos mengajak masyarakat untuk menjadi Agen Perlinsos. Agen ini bertugas membantu keluarga dan tetangga terdekat yang mungkin belum terbiasa atau kesulitan menggunakan perangkat digital, melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga. “Kita utamakan Agen Perlinsos pertama-tama membantu yang paling dekat, keluarga atau tetangganya. Yang dekat jangan terlewat,” tegas Gus Ipul.
TAM Andy Kurniawan menambahkan bahwa perluasan akses registrasi melalui Perlinsos Digital bertujuan untuk mengurangi exclusion error, yaitu kondisi di mana masyarakat yang sebenarnya memenuhi kriteria namun tidak menerima bantuan karena belum tercatat dalam data. “Dulu kalau ada pertanyaan kenapa orang A dan B sama-sama miskin yang A dapat bansos, yang B tidak dapat bansos, jawabannya sederhana, karena yang B tidak ada di dalam data. Oleh sebab itu, dengan Perlinsos Digital ini, kita ingin meminimalisir adanya exclusion error,” jelas Andy.
Perlinsos Digital dirancang untuk menyederhanakan proses administrasi, terutama mengatasi kendala menunggu pembukaan rekening kolektif (burekol) bagi penerima baru. Ke depannya, penyaluran bansos diharapkan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Kemensos menargetkan penyaluran bansos melalui Perlinsos Digital dapat dimulai pada awal 2027.
Andy menjelaskan bahwa dalam sistem baru ini, setiap penerima bansos akan menominasikan rekeningnya sendiri. Bagi yang belum memiliki rekening, akan didaftarkan kemudian. “Sehingga ketika pemerintah mendeteksi ada orang membutuhkan dan pengen cepat segera memberikan bansos, maka bisa segera disalurkan,” katanya.
Penilaian kelayakan penerima bansos tidak hanya mengandalkan desil dalam DTSEN, tetapi juga dikonfirmasi dengan data administratif dari tujuh lembaga, termasuk informasi kepemilikan kendaraan bermotor, sertifikat tanah, dan status Aparatur Sipil Negara (ASN). “Sehingga dengan Perlinsos Digital, lebih diarahkan pada bansos yang tepat sasaran dan cepat penyalurannya,” pungkasnya.