Jakarta – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk meningkatkan pengawasan dan layanan kesehatan guna mengantisipasi penyebaran demam berdarah dengue (DBD). Desakan ini muncul menyusul tercatatnya 1.314 kasus DBD di Jakarta Selatan hingga September 2026.
Yuke menekankan bahwa Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Selatan tidak seharusnya hanya mengandalkan imbauan kepada masyarakat. Ia berpendapat bahwa pemerintah perlu memberikan pendampingan aktif dan memastikan ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai untuk pencegahan dan penanganan DBD.
“Angka 1.314 kasus bukan sekadar statistik, ini peringatan serius bagi kita semua. Saya mendesak Pemprov DKI dan Sudinkes untuk tidak hanya menyerahkan beban pencegahan kepada masyarakat, tetapi juga mengimbanginya dengan pengawasan dan fasilitas pendukung yang memadai,” ujar Yuke di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus, serta perlunya penguatan gerakan Satu Rumah Satu Jumantik untuk menekan risiko penularan DBD.
Menurut Yuke, keterlibatan aparat kewilayahan, mulai dari tingkat RT, RW, lurah, hingga camat, sangat krusial agar upaya pencegahan berjalan efektif dan tidak sekadar menjadi rutinitas formalitas.
“Gerakan PSN 3M Plus dan Posko Jumantik harus benar-benar didampingi secara langsung oleh para Ketua RT, RW, Lurah, hingga Camat. Jangan sampai program ini menjadi rutinitas formalitas semata,” tegasnya.
Selain mengoptimalkan pemberantasan sarang nyamuk, Yuke meminta Sudinkes Jakarta Selatan untuk melakukan pengendalian nyamuk di wilayah yang rawan penularan. Pengasapan atau fogging, menurutnya, perlu dipertimbangkan sesuai kebutuhan dan indikasi di lapangan.
Di sisi lain, Yuke juga menyoroti kesiapan fasilitas kesehatan dalam menangani warga yang terjangkit DBD. Ia meminta Puskesmas dan rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jakarta Selatan untuk memastikan ketersediaan ruang rawat, sarana medis, serta obat-obatan yang memadai.
“Kami akan terus memantau penanganan DBD, termasuk ketersediaan ruang rawat, sarana medis, dan obat-obatan agar warga yang terjangkit dapat memperoleh penanganan secara cepat dan memadai,” imbuhnya.
Sebelumnya, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan (Sudinkes Jaksel) melaporkan sebanyak 1.314 kasus demam berdarah dengue (DBD) di wilayahnya hingga September 2026. Angka ini menunjukkan Incidence Rate (IR) sebesar 56,55.
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan, Fitria Ramdhita, menyatakan bahwa Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus perlu dilakukan secara rutin dan serentak oleh masyarakat untuk mencegah meluasnya penyakit DBD.
“PSN perlu dilakukan secara rutin, serentak, dan berkelanjutan, setidaknya satu kali dalam sepekan, dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat,” ujarnya.