JAKARTA – Indonesia memaparkan strategi penyederhanaan birokrasi dalam forum internasional Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Paris, Prancis. Upaya ini merupakan bagian dari keterlibatan aktif Indonesia dalam dialog kebijakan global seiring proses aksesi menjadi anggota OECD.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, menjelaskan bahwa penyederhanaan birokrasi tidak hanya terbatas pada penataan struktur organisasi atau percepatan prosedur administratif. Lebih dari itu, pemerintah perlu mengubah cara kerja birokrasi agar lebih menekankan keahlian, kolaborasi lintas instansi, dan pencapaian hasil yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Dalam pemaparannya pada sesi panel ‘A Simplified Government Focused on Delivery’ di OECD Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy, Erwan menegaskan pentingnya pemerintahan yang lebih sederhana, efektif, dan berorientasi pada hasil. Diskusi ini dipandu oleh Pamela Herd, Profesor Kebijakan Sosial di Ford School of Public Policy, University of Michigan, dan dihadiri perwakilan dari berbagai negara serta organisasi dunia usaha.
Indonesia telah mengambil langkah konkret dengan menyederhanakan struktur birokrasi melalui pengurangan jenjang hierarki dan pengalihan sejumlah jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Penataan ini bertujuan untuk memperkuat peran keahlian aparatur, meningkatkan kolaborasi, dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih efektif.
Selain itu, pemerintah juga mengevaluasi proses bisnis untuk menghapus tahapan yang tidak diperlukan serta mengintegrasikan layanan. Tujuannya agar masyarakat tidak perlu berulang kali memenuhi persyaratan administratif yang sama. Dalam konteks transformasi digital, penyederhanaan proses menjadi prasyarat sebelum teknologi diterapkan.
Digitalisasi, menurut Erwan, bukan sekadar memindahkan prosedur rumit ke aplikasi elektronik. Proses ini harus menyederhanakan alur pelayanan melalui integrasi data dan sistem, penyelarasan regulasi, serta penguatan kompetensi aparatur untuk menjaga akuntabilitas dan integritas.
“Kami di Kementerian PANRB berkolaborasi dengan instansi terkait lainnya saat ini sedang mengembangkan Perlinsos Digital, yang diarahkan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi untuk membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menghubungkannya dengan program perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhannya,” ungkap Erwan.
Erwan menekankan bahwa penyederhanaan birokrasi harus menjadi prinsip kerja yang berkelanjutan. Pengembangan regulasi, organisasi, dan aplikasi baru perlu mempertimbangkan sistem yang telah ada serta manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui pendekatan ‘whole of government’, Indonesia berupaya memperkuat koordinasi antarlembaga dan mengurangi sekat birokrasi.
Partisipasi dalam forum ini menjadi kesempatan berharga bagi Indonesia untuk berbagi pengalaman dan menyerap praktik baik internasional dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih sederhana, responsif, dan mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat.