Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menekankan perlunya perbaikan fundamental pada konstruksi ke-Indonesiaan, bukan sekadar penyelesaian masalah di tingkat hilir. Ia berpendapat bahwa pembangunan bangsa Indonesia yang didasarkan pada sejarah panjang memerlukan pemahaman yang mendalam.
Pernyataan ini disampaikan Haedar Nashir saat membuka Forum Komunikasi Guru Besar Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (Forkom GB-PTMA) 2026 di Prime UMY Hotel Convention & Dormitory. Menurutnya, para guru besar harus memiliki cara pandang konstruktif terhadap ke-Indonesiaan. Ia mencontohkan pentingnya guru besar ilmu politik memahami fondasi politik Indonesia sebelum berupaya menyelesaikan persoalan politik.
“Sehingga, jangan melompat ke masalah. Saya rasa, bangsa ini sering kurang kesabaran termasuk dalam cara membangun sistem,” ujar Haedar dalam keterangan tertulis, Jumat (9/10/2026). Ia mengamati bahwa ketika ada bagian sistem yang dinilai gagal, seringkali seluruh bangunan dirombak dan diganti baru. Hal ini, menurutnya, berujung pada perkembangan demokrasi, HAM, dan pluralisme yang cenderung liberal.
“Setelah bergerak secara luas, bangsa ini menjadi tidak mampu menangani banyaknya perubahan tersebut dan hanya menyoroti hal-hal yang bersifat parsial,” tambahnya. Oleh karena itu, Haedar menilai konsep HAM dan demokrasi perlu direkonstruksi kembali, dengan merujuk pada Sila Keempat Pancasila sebagai landasan demokrasi Indonesia yang menurutnya sempat terlupakan pada era reformasi.
Pola serupa juga terlihat dalam pengelolaan sumber daya alam. Haedar menilai polemik mengenai pertambangan yang ramai di hilir mengabaikan akar masalahnya, yaitu bumi beserta kekayaannya yang seharusnya dikelola untuk kemakmuran dan dimanfaatkan manusia sebagai khalifah di bumi. Namun, konsep tersebut perlu diluruskan.
“Dalam memakmurkan sumber daya alam ini, jangan dikuras habis-habisan, tetapi juga jangan dibiarkan untuk tidak dikelola,” jelas Haedar. Ia mencontohkan komoditas seperti sawit dan penanganan banjir di Sumatera yang sering menjadi polemik. Menurutnya, masalahnya terletak pada cara pengelolaan, bukan pada komoditas itu sendiri. Ia mengajak para ahli untuk mengkaji kelebihan dan kekurangan setiap tanaman sesuai habitatnya.
Haedar menambahkan bahwa negara perlu menentukan sumber daya yang dikelola saat ini dan yang perlu disisakan untuk generasi mendatang. Untuk itu, ia meminta para pakar dari berbagai bidang seperti kehutanan, kelautan, hingga udara untuk berkumpul dan menyumbangkan keahlian mereka. Isu-isu yang diangkat Haedar sejalan dengan agenda rapat komisi Forkom GB-PTMA, yang membahas politik, pemerintahan, kebijakan publik, energi, sumber daya alam, dan keberlanjutan lingkungan.
Forum ini juga menyoroti peran konkret akademisi dalam menjawab tantangan internal perguruan tinggi. Sebanyak 117 dari 162 perguruan tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) dilaporkan belum memiliki guru besar. Kesenjangan ini menjadi fokus gagasan ‘Muhammadiyah United’, sebuah jejaring guru besar lintas kampus yang diusulkan dalam forum tersebut.
Ketua Panitia Sidik Jatmika memaparkan bahwa sekitar 480 guru besar memiliki homebase di PTMA, namun baru 45 kampus yang memiliki guru besar. Sebaran yang belum merata ini menjadi tantangan besar dalam pemerataan kualitas. Sidik memproyeksikan bahwa dengan membantu sepuluh kampus setiap tahunnya, pemerataan guru besar baru akan tercapai dalam waktu sekitar 12 tahun.
“Itu artinya setidaknya butuh 12 tahun untuk memastikan semua kampus memiliki guru besar. Tentu bukan pekerjaan yang mudah,” ujar Sidik. Ia berharap forum ini dapat merangkul kampus yang belum memiliki guru besar untuk melakukan benchmarking dan mempercepat lahirnya guru besar baru.
Solusi yang ditawarkan adalah menyatukan potensi guru besar yang ada melalui gagasan ‘Muhammadiyah United’. “Dalam forum ini salah satu tujuannya kita ingin membentuk apa yang disebut Muhammadiyah United. Ini dimaksudkan sebagai wadah profesor Muhammadiyah bagi seluruh PTMA,” jelas Sidik.
Dengan gagasan ini, Sidik optimistis sekitar 500 guru besar di lingkungan PTMA dapat dioptimalkan. Langkah awal adalah memetakan keahlian mereka berdasarkan rumpun ilmu. Sidik mengusulkan agar kunjungan guru besar ke kampus tidak hanya sebatas mengajar sebagai dosen tamu, tetapi dapat menjalankan lima hingga enam fungsi sekaligus, termasuk menjadi dosen pendamping, terlibat dalam penelitian, pengabdian, publikasi, dan sebagai konsultan akademik.
Keahlian guru besar juga sangat dibutuhkan oleh lembaga lain di persyarikatan Muhammadiyah. Sidik mendapat informasi bahwa Majelis Tarjih menantikan masukan profesor mengenai isu kontemporer seperti Bitcoin dan label halal. Forum ini menargetkan Pernyataan Bersama, Rekomendasi Strategis, Matriks Rencana Tindak Lanjut 2026-2027, serta kepengurusan Forkom GB-PTMA periode 2026-2030.