Partai Gerindra memberikan tanggapan keras terhadap laporan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menyatakan bahwa rapor yang disusun oleh apa yang disebut sebagai “Kabinet Bayangan” tersebut berisi tuduhan yang tidak disertai bukti dan mengabaikan kerja nyata pemerintah.
Sugiat Santoso menegaskan bahwa tudingan pemerintah membatasi kebebasan sipil tidak berdasar. Menurutnya, demokrasi di era Prabowo-Gibran tetap berjalan terbuka dan menerima kritik konstruktif. “Jika memang pemerintahan ini otoriter, tidak mungkin rilis CELIOS ini bisa beredar dalam wacana publik kita,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2026).
Dia menilai penggunaan hasil survei dan rapor tersebut sebagai tolok ukur utama justru mengalihkan perhatian dari upaya pemerintah yang turun langsung menyelesaikan persoalan masyarakat. “Presiden Prabowo tidak dipilih oleh rakyat untuk menyenangkan para pengamat, melainkan untuk mengeksekusi perubahan nyata yang berdampak langsung untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Kritik terhadap gaya komunikasi dan ketegasan Presiden Prabowo dinilai Sugiat menunjukkan sebagian pihak belum terbiasa dengan pemimpin yang berbicara dan bertindak apa adanya demi kepentingan negara. Ketulusan Prabowo, menurutnya, terlihat dari keberaniannya mengambil risiko politik besar untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terkait klaim 75% responden merasa stres dengan kebijakan pemerintah, Sugiat menyebutnya sebagai dramatisasi yang berlebihan dan bertujuan menciptakan kepanikan. Dinamika penyesuaian kebijakan fiskal dan ekonomi, menurutnya, semata-mata dilakukan untuk menyelamatkan fondasi keuangan jangka panjang negara.
Sugiat juga mengkritik penggunaan dinamika perubahan posisi menteri sebagai alat untuk mendiskreditkan Presiden. Ia menegaskan bahwa evaluasi dan penataan ulang pejabat yang dilakukan Presiden Prabowo murni didasarkan pada kebutuhan untuk mempercepat target pembangunan nasional, bukan karena tekanan pihak luar.
Mengenai kebijakan pertahanan, Gerindra menilai kritik terhadap pelibatan strategis Presiden Prabowo menunjukkan ketidakpahaman pengamat akan pentingnya membangun postur pertahanan yang disegani di kawasan. “Di bawah visi besar Presiden Prabowo, sektor pertahanan dan kemandirian alutsista diletakkan sebagai fondasi utama agar bangsa Indonesia tidak mudah ditekan oleh kekuatan asing mana pun,” jelasnya.
Sugiat menilai format skoring dalam laporan CELIOS lebih mencerminkan opini kelompok tertentu. Ia menambahkan bahwa laporan tersebut merekomendasikan penggantian indikator ekonomi konvensional dengan happiness index dan planetary boundary. “Menuntut perubahan indikator makroekonomi secara drastis dengan mengabaikan pertumbuhan riil justru akan menjebak negara dalam ukuran-ukuran abstrak yang tidak menyentuh kebutuhan dasar perut rakyat sehari-hari,” ungkapnya.
Menanggapi usulan pajak kekayaan 1-2% bagi orang super kaya, Sugiat menjelaskan bahwa penarikan pajak tambahan secara ekstrem di tengah transisi ekonomi berisiko memicu pelarian modal dan mematikan gairah investasi domestik.
Terkait pemotongan Dana Desa untuk membiayai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Sugiat menilai hal itu sebagai upaya penguatan ekonomi desa dan kemandirian finansial akar rumput.
Sugiat juga membantah tudingan bahwa penegakan hukum dan RUU Perampasan Aset membuka celah penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari bersih-bersih aparatur negara yang gencar dilakukan tanpa pandang bulu.
Mengenai penanganan karhutla, Sugiat mengklaim bahwa tudingan kegagalan total mengabaikan kerja keras di lapangan, termasuk pengerahan ribuan aparat dan teknologi modifikasi cuaca.
Perbandingan beban bunga utang dengan anggaran kesehatan dinilai sebagai cara pandang yang gagal paham terhadap struktur pembiayaan makroekonomi jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur strategis.
Sugiat menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sekolah sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Ia juga menilai diplomasi tingkat tinggi melalui kunjungan luar negeri Presiden merupakan kunci utama untuk membuka pintu investasi global.
Di akhir, Sugiat menyatakan bahwa dinamika penyesuaian kebijakan ekonomi transisi tidak seharusnya digiring seolah-olah membuat seluruh rakyat stres. Ia memastikan pemerintah terus menggenjot program perlindungan sosial, subsidi, dan penciptaan lapangan kerja.
Terkait penempatan figur militer di lingkaran istana, Sugiat menyebutnya sebagai hak prerogatif Presiden dalam membangun sistem manajemen kabinet yang cepat, disiplin, dan responsif.
Sugiat menegaskan bahwa survei CELIOS yang dirancang secara artifisial tidak bisa menghapus fakta kerja nyata yang dirasakan masyarakat. Ia menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bukti manfaat langsung yang dirasakan anak-anak di sekolah.
Menanggapi kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sugiat melontarkan pertanyaan retoris, “Ketika laporan CELIOS terang-terangan menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dihentikan, pertanyaannya sederhana untuk rakyat: Apakah mereka tega melihat anak-anak kita kembali ke sekolah dengan perut lapar tanpa gizi yang layak?”
Sugiat menyimpulkan bahwa ketegasan dan kedisiplinan kepemimpinan Presiden Prabowo yang kerap dicap militeristik justru dibutuhkan rakyat saat negara menghadapi krisis.