JAKARTA – Partai Gerindra mengapresiasi dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi, kemandirian nasional, dan kesejahteraan rakyat. Capaian ini diungkapkan juru bicara Gerindra, Sugiat Santoso, dalam sebuah pernyataan pada Senin (19/10/2026).
Menurut Sugiat, fundamental ekonomi Indonesia tetap stabil meskipun dihadapkan pada gejolak global. Selain itu, pemerintah juga dinilai berhasil dalam penguatan produksi pangan, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, serta percepatan hilirisasi.
“Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan kemajuan dalam memperkuat kemandirian nasional dan kesejahteraan rakyat. Hal ini terlihat dari fundamental ekonomi yang tetap stabil di tengah gejolak global, penguatan produksi pangan, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, serta percepatan hilirisasi,” ujar Sugiat.
Sugiat menekankan pentingnya mengapresiasi capaian yang telah dihasilkan, sembari mengakui adanya tantangan yang masih perlu diselesaikan. Ia menilai evaluasi dan perbaikan harus difokuskan pada pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, kualitas implementasi, dan efektivitas belanja negara.
“Dengan demikian, keberlanjutan program prioritas Presiden Prabowo tidak hanya diukur dari capaian pelaksanaan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Stabilitas ekonomi nasional dianggap sebagai modal penting bagi pemerintah untuk menghadapi ketidakpastian global. Sugiat, yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR, melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29% secara tahunan pada triwulan II-2026. Tingkat kemiskinan nasional dilaporkan turun dari 8,25% pada September 2025 menjadi 8,07% pada Maret 2026, dengan berkurangnya sekitar 430 ribu penduduk miskin.
“Capaian ini patut diapresiasi, tetapi tantangan yang masih ada juga harus diakui. Evaluasi dan perbaikan perlu difokuskan pada pemerataan manfaat, ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan program, serta efektivitas belanja negara,” katanya.
Penguatan sektor pangan menjadi agenda penting dalam kemandirian nasional. Pemerintah melaporkan pencapaian swasembada delapan komoditas pangan strategis, yaitu beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Pemerintah juga telah menyederhanakan 145 aturan penyaluran pupuk dan menurunkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20% sejak Oktober 2025. Nilai tukar petani pada September 2026 tercatat mencapai 131,11, meningkat 1,49% dibandingkan bulan sebelumnya.
“Kemandirian pangan harus diikuti dengan stabilitas harga yang bisa dirasakan masyarakat di seluruh daerah. Distribusi pangan, ketersediaan pupuk, dan antisipasi gangguan pasokan juga harus terus diperkuat,” tegas Sugiat.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, program cek kesehatan gratis dilaporkan telah menjangkau 99,1 juta orang. Sementara itu, program makan bergizi gratis (MBG) mencakup sekitar 57 juta penerima manfaat per Agustus 2026. Program sekolah rakyat telah beroperasi di 182 lokasi dengan jumlah siswa sekitar 44 ribu orang. Sugiat menekankan pentingnya perluasan program sosial disertai pengawasan dan peningkatan kualitas layanan.
“Keberhasilan program prioritas tidak cukup diukur dari banyaknya penerima manfaat. Yang tidak kalah penting adalah kualitas layanan, ketepatan sasaran, dan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Dalam sektor hilirisasi, pemerintah melalui Danantara mencatat 26 proyek strategis senilai Rp225 triliun dengan proyeksi penyerapan 37.833 tenaga kerja. Pemerintah juga melaporkan penguasaan kembali 6,22 juta hektare kawasan hutan hingga 6 Oktober 2026 melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
Sugiat menilai penguatan industri nasional dan penataan aset negara harus menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur, dilihat dari realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan penerimaan negara, dan manfaat bagi daerah penghasil. Ia menambahkan, pengelolaan sumber daya alam dan aset negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta hilirisasi harus memberikan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Gerindra mengapresiasi capaian pemerintahan Prabowo-Gibran sekaligus mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap program yang belum optimal. Pemerataan kesejahteraan, efektivitas anggaran, dan dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat dinilai harus menjadi tolok ukur utama keberhasilan pemerintahan.
“Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya soal angka pertumbuhan atau banyaknya program yang berjalan, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya. Karena itu, pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat harus terus menjadi prioritas,” pungkas Sugiat. Genap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memimpin Indonesia pada 20 Oktober 2026.