Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera memutuskan kelanjutan penerapan sistem ganjil genap di Jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk, hingga kawasan Kota Tua. Kajian ulang terhadap kebijakan tersebut sedang dilakukan dan hasilnya akan segera diumumkan.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan bahwa masukan mengenai dampak kebijakan ganjil genap di area tersebut telah diterima. Ia menyatakan, “Yang pertama untuk ganjil genap segera kita lakukan kajian. Memang bukan hanya di tempat yang tadi disampaikan. Di Gajah Mada, Hayam Wuruk, sampai dengan Kota Tua.” Pernyataan ini disampaikan Pramono kepada wartawan di Velodrome, Jakarta Timur, pada Minggu (4/10/2026).
Pramono menambahkan, masyarakat telah merasakan dampak dari kebijakan ini dalam jangka waktu yang cukup lama. “Dan untuk itu segera kami akan memutuskan mengenai kebijakan ganjil genap tersebut,” tegasnya. Keputusan ini akan diambil bersamaan dengan progres pengerjaan Mass Rapid Transit (MRT) yang ditargetkan selesai pada tahun 2027.
“Karena memang pekerjaan di permukaan untuk MRT mudah-mudahan sampai dengan 2027 itu sudah bisa terselesaikan. Sehingga dengan demikian apakah kebijakan ganjil genap itu masih perlu dilakukan atau nggak segera saya putuskan,” tutur Pramono mengenai rencana keputusan tersebut.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menyatakan perlunya evaluasi mendalam untuk mengukur efektivitas penerapan ganjil-genap. Salah satu poin penting yang akan dikaji adalah relevansi rute atau ruas jalan yang masih memerlukan kebijakan ini. “Memang sudah 10 tahun, perlu kita evaluasi,” ujar Budi di Balai Kota Jakarta pada Rabu (30/9).
Budi Awaluddin menjelaskan bahwa evaluasi tidak hanya berfokus pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga akan mempertimbangkan dampak kebijakan ganjil-genap terhadap aktivitas masyarakat serta perekonomian. “Termasuk rute-rutenya perlu kita kaji lagi,” tambahnya mengenai aspek-aspek yang akan ditinjau dalam evaluasi.