JAKARTA – Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, melakukan pertemuan strategis dengan Ketua Dewan Eksekutif UNESCO, Dr. Nasser bin Hamad Al Hinzab. Agenda ini berlangsung di sela Sidang ke-225 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis, dengan fokus utama pada penguatan peran Indonesia dalam organisasi tersebut.
Diskusi keduanya menyentuh berbagai aspek krusial, termasuk peningkatan efektivitas tata kelola organisasi dan pengembangan skema pendanaan baru yang berkelanjutan. Indonesia saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Eksekutif untuk periode 2023-2027, sebuah badan yang beranggotakan 58 negara dan bertugas mengawal program kerja serta pelaksanaan kebijakan UNESCO.
Fadli Zon menegaskan komitmen kuat Indonesia untuk mengambil peran yang lebih aktif dan substantif. Ia menyatakan tekadnya untuk membawa perspektif Asia Tenggara serta suara negara-negara yang selama ini kurang terwakili dalam forum global. “Indonesia ingin semakin aktif memberikan gagasan, pengalaman, dan praktik baik kepada UNESCO. Kita juga ingin memastikan perspektif negara-negara Selatan memperoleh ruang yang semakin kuat dalam pembahasan global di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan,” ujar Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/10/2026).
Menyambut baik komitmen tersebut, Al Hinzab menekankan pentingnya kehadiran aktif Indonesia. Ia menyoroti tiga kebutuhan utama UNESCO ke depan: penguatan visibilitas mandat, peningkatan transparansi, serta pencarian sumber pembiayaan baru. “UNESCO membutuhkan negara seperti Indonesia untuk semakin aktif di Dewan Eksekutif. Kita perlu memperkuat visibilitas mandat UNESCO, meningkatkan tata kelola dan transparansi, serta mencari instrumen pendanaan baru agar program-program UNESCO dapat berjalan secara berkelanjutan,” jelas Al Hinzab.
Pembahasan juga merambah pada strategi UNESCO untuk memperluas kemitraan pendanaan di luar kontribusi negara anggota. Al Hinzab mengemukakan potensi kolaborasi dengan Qatar Fund dan eksplorasi model pembiayaan baru bersama berbagai mitra. Fadli Zon menimpali dengan menekankan pentingnya membuka ruang lebih besar bagi sektor swasta, korporasi, dan filantropi. Ia membagikan pengalaman Indonesia dalam membentuk Dewan Penyantun sebagai wadah pelibatan pihak luar untuk merevitalisasi situs budaya.
“Kita membutuhkan model pembiayaan yang lebih inovatif. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Sektor swasta, korporasi, dan filantropi perlu dilibatkan untuk memperkuat keberlanjutan program kebudayaan,” papar Fadli Zon. Ia menambahkan, “Pengalaman Indonesia menunjukkan, kemitraan tersebut dapat menjadi salah satu sumber daya penting bagi revitalisasi dan pelindungan situs budaya.”
Selain itu, kedua tokoh bertukar pandangan mengenai mekanisme pelindungan warisan budaya. Fadli Zon mendorong penguatan mekanisme nominasi Warisan Budaya Takbenda, mengingat pengakuan UNESCO dapat menjadi instrumen diplomasi perdamaian. Al Hinzab turut menyoroti pentingnya efektivitas hubungan negara anggota dalam proses evaluasi, termasuk keterlibatan keahlian yang sesuai dengan karakter situs dan warisan budaya yang dinilai.
Dalam kesempatan tersebut, Fadli Zon secara resmi mengundang Al Hinzab untuk berkunjung ke Indonesia. Kunjungan ini bertujuan agar Al Hinzab dapat melihat langsung pengelolaan ekosistem kebudayaan Indonesia, mulai dari Warisan Dunia, Cagar Biosfer, hingga Creative Cities.
Pertemuan ini sejalan dengan penguatan koordinasi nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2026 tentang Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), di mana Menteri Kebudayaan kini resmi menjabat sebagai Ketua KNIU. Fadli Zon menutup pertemuan dengan menegaskan kesiapan Indonesia. “Indonesia siap menjadi mitra yang semakin aktif, konstruktif, dan bertanggung jawab dalam Dewan Eksekutif maupun UNESCO secara keseluruhan. Kita ingin memastikan UNESCO tetap relevan, inklusif, dan memiliki kapasitas yang kuat untuk menjalankan mandatnya di tengah tantangan global yang semakin kompleks,” pungkasnya.