JAKARTA – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, mendesak pemerintah kota untuk segera mempercepat proses pendataan dan perbaikan sarana prasarana (sarpras) di sekolah-sekolah negeri. Salah satu persoalan mendesak yang disorot adalah keterbatasan ruang kelas di SDN Semolowaru IV.
Di SDN Semolowaru IV, terdapat 12 rombongan belajar (rombel) namun hanya tersedia delapan ruang kelas. Kondisi ini memaksa empat rombel lainnya harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) pada siang hari. Bahkan, sebagian siswa terpaksa belajar dengan duduk lesehan di perpustakaan akibat keterbatasan fasilitas yang ada.
Bahtiyar Rifai menilai situasi tersebut mencerminkan perlunya evaluasi mendalam terhadap koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Ia menekankan pentingnya tindak lanjut yang cepat terhadap usulan perbaikan sekolah, mengingat pengajuan perbaikan untuk SDN Semolowaru IV telah disampaikan sejak Maret 2026, namun belum menunjukkan kemajuan berarti hingga Oktober di tahun yang sama.
“Ini menjadi potret buruk koordinasi antar-OPD yang perlu diperbaiki. Kalau sudah diajukan sejak Maret, seharusnya ada tindak lanjut,” ujar Bahtiyar, Jumat (16/10/2026). Ia menambahkan, momentum pembahasan APBD 2027 seharusnya dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan ini.
Lebih lanjut, Bahtiyar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi seluruh sekolah negeri, mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP). Pendataan ini penting untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik setiap sekolah, seperti penambahan ruang kelas, perbaikan bangunan, hingga pengadaan sarana belajar yang memadai.
Ia menegaskan bahwa penanganan setiap sekolah harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat urgensinya agar alokasi anggaran dapat tepat sasaran. “Setiap sekolah tentu memiliki kebutuhan berbeda. Ada yang kekurangan ruang kelas, ada yang bangkunya sudah tidak layak,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut. “Semuanya perlu dicek terlebih dahulu, kemudian ditentukan mana yang paling mendesak.”
Bahtiyar mencontohkan program perbaikan balai rukun warga (RW) yang berhasil dilaksanakan Pemkot Surabaya secara serentak pada tahun 2023. Menurutnya, program tersebut dapat menjadi referensi untuk menyusun rencana perbaikan sarana pendidikan secara terstruktur dan bertahap.
Selain mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Bahtiyar mendorong Pemkot Surabaya untuk menjajaki dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Ia berpendapat bahwa perbaikan sekolah dapat disinergikan melalui program-program pemerintah pusat dengan APBD Kota Surabaya, sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan di lapangan.
Untuk itu, Bahtiyar mengusulkan agar Dinas Pendidikan (Disdik) berkoordinasi dengan kementerian terkait, pemerintah provinsi (pemprov), serta anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Surabaya guna mengupayakan bantuan bagi sekolah yang memerlukan perbaikan. “Kalau sarana dan prasarana sekolah bisa disinergikan antara anggaran pusat dan APBD, tentu akan lebih baik. Kita petakan dulu sekolah mana yang membutuhkan penanganan, lalu tentukan sumber anggarannya,” paparnya.
Bahtiyar juga mengusulkan pembentukan tim koordinasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Pendidikan, perangkat daerah terkait, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan DPRD. Pembentukan tim dengan penanggung jawab yang jelas diharapkan dapat mempercepat proses pendataan, verifikasi, penganggaran, hingga pelaksanaan perbaikan.
Ia menilai pembahasan APBD 2027 menjadi momentum krusial bagi Pemkot Surabaya untuk mengintegrasikan kebutuhan perbaikan sekolah berdasarkan data yang telah terverifikasi. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi sekolah tidak hanya berhenti pada tahap pengajuan. Bahtiyar berharap seluruh siswa dapat menikmati fasilitas dan lingkungan belajar yang layak. “Harapannya, anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Jangan sampai ada siswa yang belajar di kelas dengan fasilitas memadai, sementara siswa lainnya harus lesehan di perpustakaan karena kekurangan ruang kelas,” pungkasnya.