JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus berupaya menyederhanakan birokrasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah ini tidak hanya mencakup penataan organisasi dan prosedur administrasi, tetapi juga perubahan pola kerja agar lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil.
Dalam transformasi digital, penyederhanaan proses kerja sebelum penerapan teknologi menjadi krusial. Digitalisasi bukan sekadar memindahkan prosedur ke aplikasi elektronik, melainkan juga menyederhanakan alur pelayanan melalui integrasi data, penyelarasan regulasi, serta peningkatan kompetensi aparatur dengan tetap menjaga akuntabilitas dan integritas.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Erwan Agus Purwanto, menjelaskan salah satu upaya yang sedang dikembangkan adalah Perlinsos Digital. Program ini bertujuan mengintegrasikan data sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kami di Kementerian PANRB berkolaborasi dengan instansi terkait lainnya saat ini sedang mengembangkan Perlinsos Digital, yang diarahkan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi untuk membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menghubungkannya dengan program perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhannya,” ungkap Erwan dalam keterangan tertulis, Rabu (14/10/2026).
Penjelasan tersebut disampaikan Erwan saat pemaparan di sesi panel ‘A Simplified Government Focused on Delivery’ pada Global Forum Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy di Paris, Prancis, Senin (12/10). Partisipasi Indonesia dalam forum OECD 2026 ini merupakan bagian dari keterlibatan aktif dalam dialog kebijakan dan pertukaran pengalaman internasional seiring proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.
“Penyederhanaan birokrasi tidak cukup dilakukan dengan mengurangi jenjang organisasi atau mempercepat prosedur administratif. Pemerintah perlu mengubah cara kerja birokrasi agar lebih menekankan keahlian, kolaborasi lintas instansi, dan pencapaian hasil yang berdampak nyata bagi masyarakat,” jelas Erwan.
Erwan merinci salah satu langkah yang ditempuh Indonesia adalah penyederhanaan struktur birokrasi melalui pengurangan jenjang hierarki dan pengalihan sejumlah jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Penataan ini bertujuan memperkuat peran keahlian aparatur, meningkatkan kolaborasi, dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih efektif.
Selain itu, pemerintah juga mengevaluasi proses bisnis untuk menghapus tahapan yang tidak diperlukan serta mengintegrasikan layanan. Tujuannya agar masyarakat tidak perlu berulang kali memenuhi persyaratan administratif yang sama.
Erwan menekankan bahwa penyederhanaan birokrasi harus menjadi prinsip kerja yang berkelanjutan, bukan sekadar program reformasi sesaat. Pengembangan regulasi, organisasi, dan aplikasi baru perlu mempertimbangkan sistem yang telah tersedia serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Melalui pendekatan whole of government, Indonesia berupaya memperkuat koordinasi antarlembaga dan mengurangi sekat-sekat birokrasi. Upaya ini menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tambah Erwan.
Partisipasi Indonesia dalam forum ini juga menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman dan menyerap praktik baik internasional dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih sederhana, responsif, dan mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat. Diskusi yang berfokus pada strategi membangun pemerintahan yang lebih sederhana, efektif, dan berorientasi pada hasil ini dipandu oleh Pamela Herd, Profesor Kebijakan Sosial di Ford School of Public Policy, University of Michigan, dan turut dihadiri oleh perwakilan dari Selandia Baru, Italia, Jerman, serta Ibec, organisasi perwakilan dunia usaha di Irlandia.
.