Jakarta – Partai Demokrat menilai perombakan kabinet yang kembali dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto telah diperhitungkan secara matang. Langkah ini dinilai bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan serta memastikan program-program pemerintah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyatakan bahwa sebagai pimpinan tertinggi kabinet, Presiden Prabowo memiliki kapasitas untuk melihat kebutuhan organisasi pemerintahan, termasuk sektor-sektor yang perlu diprioritaskan.
“Reshuffle ini bagaimana tentu sudah diperhitungkan matang-matang oleh Bapak Presiden. Karena bagaimanapun beliau sebagai pimpinan tertinggi di kabinet bisa melihat seperti apa yang menjadi kebutuhan dari organisasi pemerintahan hari ini,” kata Herzaky kepada wartawan, Sabtu (3/10/2026).
Herzaky menjelaskan bahwa kebutuhan tersebut dapat mencakup sektor yang memerlukan akselerasi atau perubahan personel. Menurutnya, pergantian pejabat dimungkinkan ketika Presiden menilai ada sosok yang lebih tepat untuk mengisi suatu posisi.
“Berangkat dari sektor-sektor mana yang perlu menjadi prioritas, yang perlu ada akselerasi. Dari situ kemudian beliau menilai apakah ini perlu ada perubahan-perubahan orang, me-replace, ada orang yang lebih tepat misalnya di suatu posisi,” ujarnya.
Ia menambahkan, “Yang sebelumnya mungkin baik, tetapi perlu ada percepatan sehingga perlu ada perubahan.”
Selain pergantian orang, Herzaky juga menilai Presiden Prabowo mempertimbangkan kebutuhan perubahan struktur organisasi pemerintahan. Ia mencontohkan keberadaan sejumlah posisi Menteri Koordinator (Menko) dalam kabinet.
“Dan kemudian beliau juga mungkin melihat bahwa perlu ada perubahan struktur organisasi. Nah, ini kan menjadi hal yang sangat penting juga. Dalam konteks ini lah kalau kemudian mengapa beliau ada Kemenko, ya itulah mungkin menjadi salah satu prioritas oleh beliau,” katanya.
Herzaky menekankan bahwa pola pikir Presiden Prabowo dalam melakukan reshuffle tetap berfokus pada upaya memastikan program pemerintah memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.
“Yang kita lihat bahwa pola kerangkanya tetap sama, pola pikir beliau bagaimana memastikan bahwa rakyat itu bisa mendapatkan manfaat terbesar dari setiap program pemerintahan. Itulah satu hal,” ucap Herzaky.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa visi dan misi pemerintahan Prabowo perlu dieksekusi hingga ke tingkat paling bawah. Oleh karena itu, dibutuhkan sosok yang tepat untuk menduduki posisi-posisi strategis di kementerian.
“Ini kan membutuhkan sosok-sosok yang pas di masing-masing posisi tertinggi di kementerian. Sehingga misalnya kita lihat ada masuk teknokrat juga di dalamnya untuk mengakselerasi,” imbuhnya.
Herzaky menilai reshuffle ketujuh ini memberikan sinyal positif terkait cara Presiden Prabowo berkomunikasi dengan publik maupun internal kabinet. Langkah ini menunjukkan penekanan pada hasil dan kinerja pemerintahan.
“Nah, ini akhirnya bagi kami reshuffle ada satu sinyal yang positif, cara Presiden berkomunikasi kepada masyarakat, kepada publik, juga kepada dunia internasional, termasuk kepada dalam kabinetnya sendiri,” ujarnya.
“Beliau mengedepankan output, hasil, manfaat sebesar-besarnya, kinerja yang benar-benar bisa memberikan manfaat terbesar buat rakyat. Nah, itu menjadi potensi beliau,” tambahnya.
Presiden Prabowo diketahui kembali merombak susunan menteri atau melakukan reshuffle kabinet pada hari sebelumnya. Tercatat, Presiden Prabowo telah melakukan reshuffle kabinet sebanyak tujuh kali sejak menjabat pada Oktober 2024.
Reshuffle kabinet pertama dilakukan pada 19 Februari 2025, dilanjutkan pada 8 September 2025. Pergantian kabinet kembali terjadi pada 17 September, disusul reshuffle keempat pada 8 Oktober 2025.
Reshuffle kelima terlaksana pada April 2026, dengan enam pejabat dirombak, salah satunya pelantikan Menteri LH, Jumhur Hidayat. Pada September 2026, Presiden Prabowo merombak posisi Menteri Keuangan, di mana Purbaya digantikan oleh Suahasil Nazara.
Terakhir, reshuffle ketujuh melantik 18 pejabat baru. Berikut daftarnya:
- Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
- Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Dudung Abdurahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
- Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri.
- M Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.
- Drajad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan.
- Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan.
- Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian.
- Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
- Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
- Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
- Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
- Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman.
- Radian Syam sebagai Anggota Ombudsman.
- Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri.
- Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.