JAKARTA – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis hasil survei mengenai kinerja para menteri di pemerintahan Prabowo Subianto. Berdasarkan survei tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai disebut sebagai menteri dengan kinerja terburuk.
Survei ini dilaksanakan mulai tanggal 15 September hingga 9 Oktober 2026, melibatkan 1.142 responden yang terdiri dari para ahli di berbagai bidang serta masyarakat umum. Metodologi yang digunakan adalah analisis pemeringkatan kinerja kabinet, dengan pendekatan yang berbeda untuk kelompok ahli dan masyarakat.
Untuk survei yang melibatkan masyarakat umum, digunakan metode non-probability sampling melalui Meta Ads yang dilengkapi dengan pembobotan. Sementara itu, survei terhadap para ahli menerapkan metode snowball sampling guna menjangkau responden dengan keahlian dan pengalaman yang relevan.
Hasil survei menunjukkan Bahlil Lahadalia memperoleh skor terendah, yaitu -159. Posisi kedua dengan skor terendah ditempati oleh Menteri HAM Natalius Pigai dengan skor -158.
Respons dari Golkar
Menanggapi hasil survei CELIOS tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi XII DPR, Melchias Mekeng, memberikan tanggapan. Mekeng menduga CELIOS memiliki agenda tersendiri terkait penilaian terhadap Bahlil Lahadalia, yang merupakan ketua umum partainya.
“Iya mungkin mereka punya agenda tersendiri dan belum tentu mereka kalau dikasih jabatan seperti yang dipegang oleh Pak Bahlil mereka bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Pak Bahlil. Antara teori yang mereka belajar di sekolah belum tentu bisa di-apply pada kondisi real di lapangan,” ujar Mekeng saat dihubungi pada Selasa (13/10/2026).
Mekeng secara tegas menilai kinerja Bahlil sebagai Menteri ESDM sudah sangat baik. Ia menyoroti beberapa capaian Bahlil, termasuk upayanya menjaga harga BBM bersubsidi agar tidak mengalami kenaikan demi menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, Bahlil juga disebut berhasil mengatur agar pengusaha di sektor mineral dan batubara (minerba) tidak memonopoli kegiatan dan melibatkan pengusaha lokal, menindak tegas pelaku bisnis yang tidak sesuai aturan, serta mencari solusi ketersediaan BBM di tengah situasi konflik di Selat Hormuz.