Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) tengah membangun fondasi kelembagaan yang kuat untuk memperkuat pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan kepastian, keadilan, serta kesejahteraan terkait tanah. Kepala BRAN, Jenderal Dedi Prasetyo, secara langsung memimpin rapat koordinasi untuk membahas strategi ini.
Rapat tersebut menjadi forum penting untuk menyelaraskan pemahaman mengenai peran, kewenangan, mekanisme kerja, dan koordinasi antara BRAN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Jenderal Penataan Agraria ATR/BPN menekankan krusialnya penguatan koordinasi dan sinkronisasi program. Tujuannya adalah agar pelaksanaan Reforma Agraria dapat berjalan secara terpadu, khususnya dalam mendukung penataan aset dan penataan akses bagi masyarakat.
Jenderal Dedi Prasetyo menyoroti pentingnya pengalaman ATR/BPN dalam menangani konflik agraria. Ia menjelaskan bahwa pengalaman tersebut memberikan pelajaran berharga mengenai perlunya batas kewenangan yang jelas untuk menghindari tumpang tindih dalam penanganan sengketa. ATR/BPN akan tetap menjalankan fungsi administrasi pertanahan, sementara BRAN akan fokus pada penguatan koordinasi lintas sektor untuk menangani persoalan agraria yang kompleks.
“Masyarakat butuh kepastian, negara harus hadir. Mereka tidak perlu memahami rumitnya kewenangan antarinstansi. Yang mereka butuhkan adalah ketika ada persoalan tanah, negara hadir memberikan solusi,” ujar Dedi Prasetyo dalam keterangan yang diterima, Rabu (7/10/2026). Ia menegaskan bahwa BRAN tidak dibentuk untuk mengambil alih kewenangan lembaga lain, melainkan untuk memperkuat tata kelola, koordinasi, dan kepastian dalam penyelesaian persoalan agraria.
Penguatan ini akan dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang terstruktur, dokumentasi yang akurat, basis data yang andal, serta kajian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pelaksanaan Reforma Agraria diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta aparatur di lapangan.
Reforma Agraria Harus Berdampak Nyata
Dedi Prasetyo menekankan bahwa keberhasilan Reforma Agraria tidak hanya diukur dari jumlah dokumen atau luas tanah yang ditata. Lebih penting lagi, Reforma Agraria harus mampu menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat melalui penataan aset dan penataan akses.
Penataan aset bertujuan memberikan kepastian atas penguasaan dan pemilikan tanah. Sementara itu, penataan akses memastikan masyarakat dapat memanfaatkan tanah tersebut secara produktif. Ini mencakup pendampingan, pembiayaan, teknologi, kemitraan, pengembangan usaha, hingga akses pasar.
Dengan pendekatan komprehensif ini, tanah diharapkan tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga dapat menjadi sumber penghidupan dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Fondasi One Data Agraria
Untuk mendukung upaya penyelesaian persoalan agraria, BRAN akan membangun fondasi One Data Agraria. Basis data terpadu ini akan menjadi landasan penting untuk pemetaan masalah dan pengambilan keputusan yang lebih efektif.
Data yang terintegrasi diperlukan untuk memastikan status dan kepemilikan tanah, mengidentifikasi pihak-pihak yang terdampak, serta memahami kondisi dan kepentingan yang terkait dengan suatu persoalan agraria. Dengan basis data yang kuat, negara dapat mengambil keputusan secara lebih objektif, mempercepat penyelesaian konflik, dan mencegah munculnya persoalan baru di masa depan.
Langkah Prioritas BRAN
Dalam tahap awal, BRAN memprioritaskan penyusunan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BRAN. Selain itu, tim ad hoc juga disiapkan untuk mendukung pekerjaan awal lembaga baru ini.
BRAN juga akan memperkuat kerja sama dengan ATR/BPN dengan memanfaatkan keahlian, data, pengalaman, dan koordinasi yang telah dimiliki oleh lembaga tersebut. Dukungan ini sangat krusial untuk membangun kelembagaan BRAN secara bertahap dan memastikan pelaksanaan tugasnya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Seluruh proses pembangunan BRAN diarahkan untuk menyatukan langkah, memperjelas pembagian kewenangan, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan Reforma Agraria berbasis data dan hukum yang kuat.
“BRAN dibangun untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, kita harus menyatukan langkah dan bekerja bersama agar Reforma Agraria benar-benar memberikan kepastian, keadilan, dan kesejahteraan,” pungkas Dedi Prasetyo.